Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia (API) Perubahan menggelar nonton bareng film 'Dirty Election' dan diskusi bertajuk 'Membongkar Aktor Intelektual Kejahatan Pilpres 2024' di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2024).

Dalam diskusi tersebut, Ketua Umum Forum API Perubahan, Akhmad Syarbini mengatakan Pilpres 2024 memang sudah berakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil, dilanjutkan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU RI.

Namun hal itu tak serta merta membuat peristiwa yang terjadi selama proses Pilpres juga ikutan berakhir.

“Kita menyadari sebagai anak bangsa Pilpres ini memang sudah berakhir dan MK sudah memutuskan namun ini belum berakhir,” kata Akhmad.

Akhmad menerangkan pihaknya sebagai civil society akan terus mengedukasi masyarakat termasuk pemerintah dan penyelenggara pemilu, bahwa perlu ada hikmah yang diambil dari kejadian Pilpres kemarin.

Jika tak ada hikmah yang bisa diambil untuk perbaikan ke depan, maka terasa sia-sia gelontoran anggaran Rp76 triliun untuk pelaksanaan Pilpres kemarin.

“Supaya kita bisa mengambil hikmah dari kejadian pilpres. Kalau bangsa ini tidak bisa mengambil hikmah untuk perbaikan ke depan itu sudah sangat konyol, dengan anggaran Rp76 triliun,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyinggung soal pernyataan deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (AS) bahwa pemerintah dibentuk untuk menaati kesepakatan antara rakyat atau konstitusi. 

Adapun konstitusi dalam kontrak sosial juga bermakna kesepakatan antar rakyat.

Sehingga jika konstitusi itu dilanggar, maka rakyat pantas dan punya hak untuk mengganti pemerintahan yang melanggarnya.

Baca juga: PDIP Ingin Satu Koalisi Kembali dengan Parpol Pilpres untuk Pilkada Jakarta, PPP Belum Pikirkan

“Konstitusi di dalam teori kontrak sosial, yaitu adalah kesepakatan antar rakyat. Kalau pemerintah melanggar kesepakatan antara rakyat, melanggar konstitusi, maka hak rakyat adalah untuk mengganti pemerintahan yang melanggar konstitusi,” ucap Anthony.

Ahli yang dihadirkan kubu 01 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di MK ini turut menerangkan berdasarkan teori kontrak sosial dari John Locke, rakyat punya hak untuk melakukan revolusi mengganti pemerintahan yang dianggap tirani atau pemerintahan yang dipegang untuk kepentingan pribadi.

“Itu dibanggai oleh teori kontrasosial dalam teori John Locke. John Locke, bahkan filsuf dari Stockmann, itu bahkan mengatakan bahwa kalau perlu hak rakyat adalah melakukan revolusi untuk mengganti pemerintahan tirani,” ucap dia.