TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah Andika Perkasa, kini muncul nama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman dalam bursa calon Gubernur Jakarta pada ajang Pilgub 2024 mendatang.

Nama Dudung mengemuka usai politikus Gerindra Immanuel Ebenezer menilai mantan Pangdam Jayakarta itu punya kemampuan memimpin Jakarta.

Baca juga: Rumor Budi Djiwandono-Kaesang Berpasangan di Pilgub Jakarta, Gerindra: Mungkin karena Good Looking

Pria yang akrab disapa Noel itu menuturkan, selain sebagai prajurit berbakat, Dudung juga pembelajar yang tekun.

Di sela-sela melaksanakan tugas sebagai tentara, Dudung mengambil pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3, semuanya sekitar ekonomi. Bahkan menjadi Guru Besar Manajemen Strategis Sekolah Tinggi Hukum Militer (2023).

“Kriteria utama seorang Gubernur, adalah kepemimpinan, mampu mengoordinasikan semua potensi birokraksi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan," katanya seperti dikutip dari WartaKotalive.com, Kamis (30/5/2024).

Baca juga: Pertimbangkan Usung Budi Djiwandono di Pilgub Jakarta, Gerindra Akui Sudah Lobi Parpol Lain

"Perjalanan karier Dudung yang meniti dari bawah hingga menjadi KSAD, sudah menjadi bukti kemampuan Dudung,” imbuhnya.

Noel mengakui, jelang Pilkada Jakarta 2024, banyak bakal calon Gubernur Jakarta yang merupakan tokoh berprestasi.

Kemampuan nama-nama yang sudah muncul hingga sekarang ini, tak perlu diragukan lagi merupakan tokoh-tokoh mumpuni yang layak diperhitungkan masyarakat.

“Kemampuan dan ketokohan Dudung Abdurachman tak perlu diragukan maka sosok satu pantas dilirik para partai politik (parpol) untuk diusung menjadi calon," katanya.

"Soal elektabilitas, mayoritas warga Jakarta tahu Jenderal Dudung, masyarakat tahu kemampuan Dudung ketika menjadi Pangdam Jayakarta,” jelas Noel.

Kata dia, berbagai prestasi yang diraih Dudung saat menjadi Pangdam Jayakarta, tentu tetap membekas dalam benak masyarakat. Dudung mampu mengenali masalah dengan cepat, mampu mencari solusi dan bisa mengeksekusi.

Sebagai contoh saat Dudung memerintahkan anggotanya untuk menurunkan baliho ormas keagamaan yang dianggap melanggar aturan. Noel mengingatkan pada masyarakat, bahwa kemampuan eksekusi harus menjadi kriteria penting.

Hal ini berkaca pada rencana pembangunan di Jakarta, yang dianggap sudah terlalu banyak. Mulai dari rencana pemerintah daerah, pemerintah pusat, studi lembaga-lembaga asing.

“Jadi yang diperlukan adalah kemampuan mengeksekusi, kalau tidak dilaksanakan, rencana akan tetap rencana,” pungkasnya.

Diketahui Jenderal (Purn) Prof Dr Haji Dudung Abdurachman lahir 19 November 1965, adalah purnawirawan dengan jabatan terakhir KSAD (2021-2023). Dudung merupakan lulusan Akademi Militer (1988B).

Baca juga: Anies Digadang Kembali Maju Pilgub Jakarta, Cak Imin: PKB Akan Bahas Pilkada Pekan Depan

Andika Perkasa Siap Maju di Pilgub Jakarta 

Sebelumnya, mantan Panglima TNI, Andika Perkasa menyatakan siap maju dalam pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Andika mengatakan dirinya akan maju di Pilgub Jakarta jika ditugaskan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

"Oh siap, kalau diperintah siap (maju di Pilgub Jakarta)," kata Andika di arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5/2024).

Nama Andika memang masuk dalam radar kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (16/5/2024).

Eriko mengatakan Andika masuk dalam 8 nama yang sudah dikantongi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Eriko menyebut dari delapan nama tersebut, ada juga mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat.

"Apakah Mas Djarot termasuk di 8 nama itu, kira-kira begitu yah, nah termasuk," kata Eriko ketika itu.

Dia menuturkan nama-nama yang muncul tersebut masih sebatas perbincangan di internal PDIP.

Selain Djarot, ada juga mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian, mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi atau Hendi.

Lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa.

"Ada Mas Djarot, ada Pak Ahok, ada Mas Hendi, ada Bu Risma, ada Mas Andika," ujar Eriko.

Sementara dua nama lainnya, Eriko belum mengungkapkannya. Dia menyebut akan ada kejutan-kejutan.

Baca juga: Berlawanan saat Pilpres, Anies Dinilai Tak akan Diusung Gerindra dan PDIP untuk Pilgub Jakarta

Isu Disharmonisasi Dudung dan Andika

Isu disharmonisasi Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman berembus dalam rapat Komisi I DPR pada Senin (5/9/2022).

Andika Perkasa kemudian buka suara terkait isu yang beredar.

Sementara Dudung meminta agar perbedaan pendapat yang terjadi tak dibesar-besarkan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P Effendi Simbolon merasa geram setelah menemukan ketidakharmonisan di tubuh TNI.

Mengutip dari Kompas.com, Dudung Abdurachman yang saat itu menjabat sebagai KSAD tak datang dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan dan TNI, pada Senin (5/9/2022).

Dudung Abdurcahman hanya diwakili oleh Wakil KSAD saat itu Letjen TNI Agus Subiyanto.

Padahal, rapat dihadiri oleh Andika Perkasa yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, Yugo Margono yang saat itu menjabat sebagai KSAL, dan Fadjar Prasetyo yang saat itu menjabat sebagai KSAU.

Dudung dinilai kerap tak hadir di momen yang sama dengan Andika Perkasa.

"Kami banyak sekali temuan-temuan ini, disharmoni, ketidakpatuhan, ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya, tidak ada kepatuhan," kata Effendi di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2022).

Menanggapi hal tersebut, Andika Perkasa mengaku tak ada masalah.

"Ya, dari saya tidak ada (masalah) karena semua yang berlaku sesuai peraturan perundangan tetap berlaku selama ini, jadi enggak ada yang kemudian berjalan berbeda," kata Andika, mengutip Kompas.com.

Andika mengatakan, selama menjabat sebagai Panglima TNI, dirinya menjalankan tupoksi sesusai aturan.

Apabila peraturan tersebut dianggap berbeda dari pihak lain, baginya tak menjadi sebuah masalah.

"Manakala hal itu diterima berbeda A, B, C, ya itu terserah bagaimana menyikapi, tapi saya tetap melakukan tugas pokok fungsi saya sesuai dengan peraturan perundangan," katanya.

Sementara itu, Dudung Abdurachman juga turut buka suara menanggapi isu yang beredar kala itu.

Menurutnya, sebuah berpedaan pendapat merupakan hal yang biasa di sebuah institusi.

Dudung pun meminta agar perbedaan tersebut tak dibesar-besarkan.

"Pangdam dengan kasdam juga pasti ada perbedaan pendapat, kapolri dengan wakapolri, kasad dan panglima ada perbedaan pendapat itu biasa, tetapi ini jangan kemudian dibesar-besarkan," kata Dudung di Markas Besar TNI AD, Rabu (7/9/2022), mengutip Kompas.com.

Baca juga: Macan Kemayoran alias Mayor Resmi jadi Maskot Pilgub Jakarta 2024, Terinspirasi dari Pendekar Betawi

Kata Pengamat

Menurut pengamat politik yang juga pengamat militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, sebenarnya bukan hal baru jika para pensiunan jenderal ini bertarung di Jakarta.

Bahkan, sejak era Presiden Sukarno, Gubernur di Jakarta sudah diemban oleh jenderal aktif.

"Dulu kan sebenarnya diusulkan Gubernur Jakarta setingkat menteri. Dan itu sudah dilakukan di era Sukarno, Soemarno Sosroatmodjo (periode 1960-1966) dia merangkap menteri Gubernur Jakarta," kata Ginting saat dihubungi, Kamis (30/5/2024).

Hal itu, kemudian terus berlanjut ke era Orde Baru hingga awal Reformasi dimana Jakarta dipimpin oleh Sutiyoso.

"Itu praktis sejak era presiden Soeharto memimpin dimulai dari Ali Sadikin kemudian terus terakhir Sutiyoso semuanya Letjen," kata Ginting.

Bahkan, di era Pilkada langsung yang dimulai di tahun 2007, dalam pelaksanaannya selalu ada calon yang berasal dari pensiunan TNI maupun Polri.

Di Pilkada Jakarta 2007, ada nama Adang Daradjatun yang merupakan mantan Wakapolri.

Kemudian di Pilkada Jakarta 2012 ada nama Mayjen (Purn) Nachrowi Ramli, Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji dan Letjen (Mar) (Purn) Nono Sampono.

Kemudian, di Pilkada 2017 juga ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang baru saja mundur dari karirnya di militer.

Namun, menurut Ginting, alasan utama saat ini munculnya nama Andika dan Dudung dalam bursa Pilkada Jakarta karena belum ada nama sipil yang mampu menyaingi elektabilitas Anies Baswedan selaku petahana.

"Kita tahu KIM awalnya akan mendorong Ridwan Kamil tapi setelah dihitung-hitung kemungkinan juga elit politiknya Ridwan Kamil tetap menjadi calon kuat di Jabar.

Jadi memang untuk menanding Anies harus dicari orang yang punya pengalaman dan juga tokoh yang bisa bersaing sangat kuat," kata Ginting.