Diketahui, Hasto dilaporkan karena diduga melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong.

Terkait hal itu, kata Hasto, Megawati pun menyarankan kepada dirinya untuk mengikuti proses hukum yang berlaku.

"Sudah, saya melaporkan kepada beliau, (katanya) jalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat pada hukum."

"Karena PDIP selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum," ujar Hasto, setelah diperiksa di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024).

Pemeriksaan ini, lanjut Hasto, merupakan suatu ritual kehidupan politik sebagai kader partai yang berani menyuarakan kebenaran.

"Legacy yang dibangun oleh Bung Karno dan Bu Megawati Soekarnoputri adalah legacy agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya," ujar Hasto menyampaikan pesan Megawati.

PDIP Sindir Dugaan Kasus Korupsi yang Libatkan 2 Putra Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto bakal diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pencarian Harun Masiku yang sudah menjadi buronan selama empat tahun. PDIP menyatakan kasus tersebut sudah selesai.

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi yang terkait Harun Masiku sudah selesai. Bahkan, seluruh pihak yang dianggap bersalah juga sudah dihukum.

"Seluruh pihak yang bersalah sudah diproses, dan dihukum bahkan sudah bebas. Dalam keseluruhan proses itu tidak ada kaitan dengan bapak Hasto Kristiyanto," kata Chico dalam keterangannya, Rabu (5/6/2024).

Chico menyebut pihaknya justru mempertanyakan dugaan kasus korupsi yang kini belum pernah diusut oleh KPK. Kasus itu tidak lain dugaan korupsi yang melibatkan dua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

"Kitapun akhirnya terpaksa membandingkan dengan pengaduan Ubedilah Dosen UNJ yang mengadukan dugaan korupsi Gibran dan Kaesang yang sampai sekarang masih didiamkan dan tidak ditindaklanjuti selangkahpun oleh KPK. Padahal yang mengadukan adalah seorang dosen yang memiliki integritas dan kredibilitas yang tinggi," katanya.

Baca juga: Ray Rangkuti Pertanyakan Alasan KPK Panggil Hasto PDIP: Kenapa Baru Sekarang?

Di sisi lain, ia menyatakan kasus hukum yang melibatkan Harun Masiku dianggap bernuansa politis. Sebab, kasus itu muncul menjelang adanya Rakernas PDIP.

"Kasus ini tidak sebanding dengan Korupsi SYL, atau korupsi tambang timah dan kasus-kasus besar lain, apalagi kasus-kasus yang terkesan ditunda karena yang tersangkut adalah sosok sosok yang menjadi bagian dari pusaran kekuasaan," pungkasnya.

Sebut Jokowi Berkhianat, PDIP Minta Kader Kompak Usai Hasto Diperiksa Polisi

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkhianat pada partainya.