Jokowi menegaskan, kontestasi Pilkada merupakan kewenangan dan urusan partai politik bukan seorang presiden.

Ia pun mengingatkan, dirinya bukan ketua umum partai politik manapun, sehingga ia tidak memiliki urusan terkait pesta demokrasi itu.

"Urusan Pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik."

"Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya," ujar Jokowi.

Pernyataan Aboe ini sebelumnya juga dibantah oleh Kaesang.

"Pak Jokowi tidak pernah menawarkan nama saya ke partai-partai. Silakan cek, atau sebut partai mana yang pernah ditawari Pak Jokowi," kata Kaesang, Kamis (27/6/224).

"Cara-cara seperti itu tidak baik dan ini merupakan kebohongan pada publik," lanjutnya.

Baca juga: Puan Akui Kaesang Masuk Radar PDIP untuk Pilkada Jateng, PSI Balas Memuji: Mbak Puan Politisi Matang

Lebih lanjut, Kaesang menegaskan, kewenangan pencalonan itu berada di ketua umum partai.

"PSI punya kursi di Jakarta, lumayan ada delapan kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI."

"Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya, enggak apa-apa juga," sambungnya.

Ia mengatakan, dirinya lah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta.

"Kewenangan itu semua ada di ketua umum kok, jadi kita tunggu saja. Jangan bawa-bawa presiden, yang ketua umum kan saya," tuturnya.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Taufik Ismail)