Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menekankan titik berat dari tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak atau Pilkada Serentak 2024 adalah pencegahan.

Hadi mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun pesta demokrasi yang sudah diawali dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan Pemilihan anggota DPR/DPDDPRD pada Februari lalu.

Dan pada 27 November 2024, kata dia, Indonesia berlanjut dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak di 545 daerah, 508 kabupaten/kota, dan 37 provinsi.

Pilkada serentak tersebut, lanjut dia, adalah yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. 

Keterbatasan jumlah personel TNI dan Polri yang masing-masing sekitar 500 ribu telah dibagi untuk mengamankan di provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pengamanan Pilkada serentak.

Untuk itu menurutnya aspek keamanan harus dihitung dan dikalkulasi dengan baik.

Hal itu disampaikannya saat menyampaikan pidato kunci pada Rapat Kolaborasi Sentra Gakkumdu bertajuk Mewujudkan Pilkada yang Jujur dan Adil Se-Wilayah Sumatera Selasa (9/7/2024) di Medan.

Baca juga: Mendagri Dorong Pemda di Wilayah Sumatera Turut Bantu Pelaksanaan Pilkada Serentak

"Oleh sebab itu ini penting sekali kita laksanakan untuk berkumpul bersama dalam rangka memitigasi. Titik berat Gakkumdu adalah pencegahan. Potensi-potensi konflik sudah kita lihat di mana saja. Baik konfliknya itu akibat dari penyelenggara atau konflik itu berasal dari partisipasi. Kita bisa melihat," kata Hadi disiarkan langsung di kanal Youtube Kemenko Polhukam RI

"Treatment-nya (penanganannya) berbeda. Kalau penyelenggara, Pak Kepolisian sudah paham bagaimana cara mentreatment-nya. Apabila partisipasi, TNI Polri juga tahu treatmentnya untuk mengantisipasi. Jika dalam pelaksanaan terjadi sengketa, itu adalah Gakkumdu yang paham betul bagaimana mengantisipasi," sambung dia.

Hadi mengapresiasi Bawaslu RI yang telah memetakan kerawanan pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.

Pada wilayah Sumatera, Bawaslu memetakan empat provinsi dengan potensi indeks kerawanan pemilu (IKP) tertinggi.

Pertama adalah Sumatera Barat, yang masuk ke peringkat kedua IKP. 

Baca juga: Usai Dapat Restu Jokowi Maju Pilkada, Kaesang akan Temui Airlangga

Ia meminta kepolisan mulai melihat aspek permasalahan sehingga membuat Sumatera Barat masuk ke dalam IKP nomor satu.