Wamendagri hingga Presiden Jokowi Jawab Tudingan Mahfud soal KPU Tak Layak Gelar Pilkada
Ragam respons soal eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Penulis: Muhamad Deni Setiawan
Editor: Nuryanti
"Nanti yang menilai nanti dari komisi II DPR lah. Kita ini kan mitra. Sama-sama Kemendagri dengan kita, kita sama-sama ingin sukseskan pelaksanaan pemilu serentak, khususnya pilkada akhir tahun ini."
"Jadi harus sukses. Kita saling support. Antara Kemendagri-KPU kita saling support untuk proses penyelenggaraan pemilu," tutur Wempi.
Ma'ruf Amin
Menanggapi kritik yang dilayangkan Mahfud MD, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut bahwa pilkada merupakan agenda yang terjadwal.
Menurut Ma'ruf, saat ini yang paling penting ialah membenahi KPU, baik dari segi sistem, kelembagaan, maupun personel.
"KPU itu kan tim, ya. Kerjanya KPU itu bukan perorangan, tim. Ketika ada oknum kemudian terkena kasus tidak berarti seluruhnya terkena kan, yang bersalah saja," ujar Ma'ruf usai meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cimanggis di Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).
"Karena masalah pilkada kan sudah menjadi agenda nasional dan tidak mungkin membentuk KPU baru, ya, maka saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang, ya, dibetulkan."
"Sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan. Kemudian yang ada kalau perlu ditambah misalnya karena ada yang satu keluar, ya, ditambah, tapi dengan apa yang ada, menurut saya penyelenggaraan pilkada-nya itu lebih penting," ungkapnya.
DPR
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, merespons pernyataan Mahfud dengan mengatakan bahwa berdasarkan aturan, tidak bisa untuk mengganti keseluruhan dari komisioner KPU.
"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Ketua DPP PKS itu juga menyayangkan kasus yang menyeret Hasyim Asy'ari.
Ia menegaskan bahwa Komisi II DPR selalu menjaga proses pemilihan penyelenggara pemilu dengan mengedepankan independensi hingga akuntabilitas.
"Ini buat saya tamparan bagi kita semua wabilkhusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU."
"Kita tetap menghargai semangat Pak Mahfud, tetapi dengan segala kekurangan sistem harus jalan karena kalau sistem berantakan akan berantakan," ungkapnya.
Airlangga
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, tak sependapat dengan Mahfud MD.
