Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan, pihaknya mewanti-wanti agar praktik abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan terjadi di Pilkada serentak 2024.

Pernyataan itu disampaikan oleh Djarot, merespons soal adanya potensi keluarga Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan turut bertanding di Pilkada tahun ini.

Baca juga: PDIP Tak Akan Biarkan Bobby Nasution Lawan Kotak Kosong di Pilkada Sumatera Utara

Dirinya menegaskan, jangan sampai praktik abuse of power kembali terjadi seperti yang dialami pada Pilpres 2024 kemarin.

"Kami cuma wanti-wanti jangan lagi dilakukan, baik di sumut maupun dimana pun juga, itu praktik-praktik abuse of power dampak dari Pilpres," kata Djarot saat ditemui awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/7/2024).

Seperti diketahui, sejauh ini nama beberapa keluarga Jokowi akan maju di Pilkada 2024, di antaranya yakni Bobby Nasution selaku menantu yang akan bertarung sebagai kepala daerah di Pilkada Sumatera Utara 2024.

Tak hanya itu, kini muncul nama putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang namanya santer dikabarkan akan maju di Pilkada Jawa Tengah 2024.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Kembali Berhadapan dengan PDIP jika Bobby dan Kaesang Maju di Pilkada 2024

Terkait hal itu, Djarot meminta agar tidak lagi terjadi praktik-praktik yang bernuansa abuse of power di Pilkada mendatang, salah satu bentuk yang dijadikan fokus yakni pengerahan aparat penegak hukum di daerah-daerah.

"Terutama pengerahan aparat penegak hukum untuk mentarget orang per orang. Itu tidak bagus," kata dia.

Dalam kesempatan ini, anggota Komisi IV DPR RI itu juga merespons soal kekuatan PDIP di Jawa Tengah jika Kaesang benar maju di sebagai cagub.

Kata Djarot, PDIP tidak akan takut melawan siapapun yang mau bersaing jika dilakukan dengan etika dan moral politik yang baik.

"PDI-Perjuangan itu bukan banteng penakut, kita itu partai ideologis ya sepanjangab proses itu sesuai dengan aturan, sepanjang sesuai dengan konstitusi, sepanjang itu memuliakan etika dan moral, ya," kata Djarot.

"Kemudian sepanjang itu melakukan proses pendidikan politik yang baik, yang mencerahkan, yang mencerdaskan, yang menghindari abuse of power," tandas dia.