Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto buka suara soal konstelasi Pilkada yang masih sangat dinamis, termasuk potensi ketidakselarasan partai-partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilkada di sejumlah daerah.

Menurut Yandri, partai yang pada Pilpres 2024 lalu berkoalisi tidak mutlak harus kembali menjalin kerja sama politik di Pilkada November mendatang.

"PAN ada beberapa Pilbup; itu sudah kami putuskan, pasangannya tidak dengan KIM, ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah, oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca-Pilpres," kata Yandri, Sabtu (27/7/2024).

Oleh karena itu, kata Yandri, sangat terbuka partainya untuk menjalin koalisi dengan partai di luar KIM pada Pilkada mendatang, seperti misalnya dengan PKS, NasDem, PKB, PDIP, dan lainnya.

"Kenapa? Misalkan beberapa daerah itu tidak ada titik temu di KIM, ya, saya sebagai Ketua Tim Pilkada di DPP PAN, itu menyangkut chemistry dan kearifan lokal," katanya.

Baca juga: Kabar Golkar-Gerindra Gesekan Gegara Pilkada Jakarta dan Jabar, Waketum PAN: Tarik-menarik Itu Biasa

Menurut Yandri, tidak bisa dipaksakan bahwa pada Pilkada nanti, partai-partai KIM yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat harus terus bersama.

Yandri mencontohkan di Bengkulu, misalnya, calon gubernurnya dari PAN, sedangkan calon wakil gubernurnya dari PDIP. Menurutnya, tidak selalu bersamanya partai KIM berarti pecah atau tidak solid. Setiap partai di KIM saling menghormati dan memahami bahwa peta politik di setiap daerah berbeda-beda.

"Artinya, bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah dalam dukungan, baik di Pilkada kabupaten, kota, maupun di Pilgub," pungkasnya.