TRIBUNNEWS.COM – Nama Sekar Tandjung mencuat selain KGPAA Mangkunegara X atau Gusti Bhre yang menjadi sorotan pada bursa calon wali kota dan calon wakil wali kota Pilkada Solo 2024.

Putri politikus Golkar Akbar Tandjung ini disebut potensial sebagai representasi pemuda untuk menjadi pendamping Bhre jika maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Solo pada November 2024 mendatang.

Apalagi keduanya secara tersirat telah mendapat dukungan dari enam partai politik.

Mulai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, menyambut baik keterlibatan anak muda dalam kontestasi pemilihan umum di Kota Bengawan.

Catatannya, guru besar Fakultas Hukum UNS tersebut menegaskan pentingnya rekam jejak calon pemimpin yang bakal maju di Pilkada 2024.

"Keterlibatan pemuda sangat penting dan saya mendukung penuh," jelasnya, Kamis (1/8/2024).

"Tentunya, sosok pemimpin itu yang dikehendaki oleh masyarakat. Dari berbagai kalangan, baik tua maupun muda, itu esensi dari demokrasi."

"Selain itu, rekam jejak penting untuk mengetahui kemampuan calon. Tetapi, yang lebih penting adalah daya terima calon tersebut oleh masyarakat."

"Pemimpin yang dikehendaki masyarakat akan lebih mudah menjalankan kebijakan dengan dukungan penuh dari rakyatnya," imbuhnya.

Penguatan posisi Sekar Tandjung sebagai calon wakil wali kota juga didorong oleh dukungannya dari beberapa partai politik.

Baca juga: Politik Wedangan di Solo Berlanjut, dari Prabowo-Gibran Jelang Pilpres, Kini Gusti Bhre Jadi Lakon

Selain dukungan dari Golkar, yang merupakan partai tempat Sekar bernaung, Gerindra juga mengusulkan namanya sebagai calon pendamping Gusti Bhre.

Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, menerangkan telah mengusulkan nama politisi muda itu untuk posisi wakil wali kota kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

"Kami sudah usulkan dan akan dikirim ke DPP untuk menunggu rekomendasi," kata Ardianto Kuswinarno.