Pilkada Serentak 2024

Rancangan PKPU: Relawan Wajib Lapor Dana Kampanye, Debat Paslon Digelar 3 Kali

Tayang: Jumat, 2 Agustus 2024 21:19 WIB

Penulis: tribunsolo

Editor: Suci BangunDS

Rancangan PKPU: Relawan Wajib Lapor Dana Kampanye, Debat Paslon Digelar 3 Kali

Tribunnews.com/Mario Christian Sumampaow

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik Rancangan Peraturan KPU tentang kampanye dan dana kampanye di kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (2/8/2024).

TRIBUNNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah membahas rancangan mengenai dana kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

KPU RI berencana mengatur agar sumbangan relawan terhadap pemenangan paslon dimasukkan ke laporan dana kampanye Pilkada 2024.

Hal tersebut, disampaikan Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, dalam uji publik Rancangan Peraturan KPU (RPKPU) kampanye dan RPKPU dana kampanye, Jumat (2/8/2024).

"Relawan, ke depan kami akan mewajibkan melaporkan dana kampanye," katanya, dilansir Kompas.com.

Idham menjelaskan, hal tersebut perlu dilakukan untuk mendeteksi aktivitas kampanye yang dilakukan relawan.

"Jadi memang itu harus diatur agar semuanya dapat terdeteksi aktivitas kampanyenya," ucap Idham.

Menurut dia, siapa pun yang melakukan kegiatan kampanye harus wajib menyampaikan surat pemberitahuan pada kepolisian.

"Karena, siapa pun yang melakukan kegiatan kampanye itu wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia," tuturnya.

Idham menyatakan, KPU sebagai pelaksana Pilkada memiliki kewenangan untuk mencoba mengaturnya.

"Kami sebagai regulator kami memiliki kewenangan untuk mencoba mengatur hal tersebut,” jelasnya.

Adapun untuk pelaksanaan debat paslon yang maju Pilkada 2024, KPU memiliki rancangan untuk mengadakan sebanyak tiga kali.

Rancangan tersebut, diungkapkan oleh Anggota KPU RI, August Mellaz, Jumat.

"Debat kampanye pilkada paling banyak dilaksanakan sebanyak tiga kali," kata Mellaz.

Mellaz menegaskan, dalam penyelenggaran debat baik publik maupun terbuka dapat dilaksanakan di masing-masing provinsi atau kabupaten kota tempat Pilkada dilaksanakan.

"Tetapi, diutamakan agar penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon diupayakan untuk diselenggarakan di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota tempat pilkada itu dilaksanakan," ujar Mellaz.