Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keterwakilan perempuan dalam kancah politik terbilang kurang mendapat perhatian, dibanding pria jika berkaca pada kontestasi politik Pilkada Serentak 2024. 

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menjlai keberadaan dan peran perempuan dalam politik harus diberikan ruang sebesar-besarnya. 

Hal ini mengingat, selain masih adanya stigma perempuan dalam berpolitik masih tabu, juga tantangan ke depan bahwa ‘sentuhan’ kepemimpinan perempuan di berbagai tempat amat dibutuhkan.

"Seharusnya perempuan difasilitasi atau didorong untuk terjun ke politik, menjadi kepala daerah misalnya agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih berperspektif gender, anak, dan memperhatikan kelompok marginal,” kata Annisa dalam keterangannya, Kamis (15/8/2024)

Annisa menyebut terdapat tiga faktor mengapa  ‘kekerasan terhadap perempuan’ masih terjadi di dunia politik. 

Pertama, kata dia, hambatan psikologis seperti perempuan dinilai tidak cocok untuk menjadi pemimpin. 

Selanjutnya soal materi, dan terakhir berkaitan doktrin sosial-budaya yang masih patriarkis. 

"Kalau dilihat, banyak perempuan yang kemudian mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya, misalnya istri, anak atau hubungan darah lainnya dengan tujuan melanjutkan kekuasaan kepala daerah sebelumnya. Ini sangat miris, namun kenyataannya memang begitu,” ujarnya.

Annisa mengatakan, peran perempuan untuk maju menjadi pemimpin daerah paling tidak bisa dijadikan standar baru bagi para partai politik. 

Seperti salah satunya sistem meritokrasi harus berjalan; melihat rekam jejak seseorang mengerti atau tidak dalam memimpin suatu organisasi, atau daerah tempat yang dipimpinnya. 

Partai politik juga perlu memberikan pemahaman kepada publik bahwa kepemimpinan perempuan sejajar dengan kaum adam

"Kaderisasi partai politik yang berperspektif gender. Juga pendidikan politik kepada masyarakat yang berperspektif gender untuk menormalisasi kepemimpinan perempuan,” kata dia.

Selanjutnya yang ditekankan oleh Perludem soal kebijakan dari negara sendiri. 

Annisa bilang, negara harus mendorong kebijakan affirmative action seperti syarat seperti yang terjadi pada Pemilihan Legilsatif yang daftar Caleg minimal 30 persen.

Kebijakan serupa bisa diterapkan atau dimodifikasi secara kuantitatif dalam gelaran Pilkada serentak, dan juga membuka kemungkinan, batas calon independen menjadi 3-6 persen agar membuka kemungkinan kandidat-kandidat alternatif untuk maju.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Kepala Daerah soal Anggaran hingga Keamanan Pilkada

“Bukan tidak mungkin ada calon perempuan yang kemudian bermunculan,” ujarnya.