Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta KPU membatalkan pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana jika terbukti melakukan dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK).

Dugaan ini mencuat di media sosial, setelah sejumlah warga mengaku namanya dicatut untuk pencalonan pasangan calon jalur independen ini.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, terkait pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen ini, terdapat proses verifikasi oleh KPU berkenaan dengan kelengkapan syarat-syarat administratif calon yang bersangkutan.

Dengan demikian, Julis menuturkan, KPU harus melakukan verifikasi ulang terhadap pencalonan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Jika terbukti melakukan dugaan pencatutan NIK, sudah seharusnya pencalonan dibatalkan.

"Sehingga harus dibatalkan SK tentang penetapan calon gubernur Jakarta lewat jalur independen," ucap Julius, saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (16/8/2024).

Baca juga: Dharma Pongrekun-Kun Wardana Bisa Maju Jalur Independen, Peluang Pilkada Jakarta Tanpa Kotak Kosong

Mekanisme pendaftaran calon di KPU Daerah ini, kata Julius, harus diikuti dengan penindakan yang dilakukan Bawaslu.

"Kok bisa sampai seperti ini, kok bisa lolos. Bisa lolos atau bisa diloloskan juga oleh KPU Daerah," katanya.

"Ini harus ditindak tegas. Bawaslu harus turun tangan dan menegaskan bahwa terjadi pelanggaran, sehingga sepatutnya pencalonan dibatalkan," ujar Julius.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, PBHI membuka posko pelaporan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan pencatutan NIK untuk pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana ini.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut NIK Anak dan Kerabatnya Dicatut Dukung Dharma Pongrekun

"(Buka posko aduan) Betul," kata Julius.

Ia mengatakan pencatutan NIK melanggar Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) serta UU Perlindungan Data Pribadi.

"Beberapa pengadu mengontak PBHI, yang saat ini masih cukup deras mengalir pelapornya," ungkap Julius.

Nantinya, data aduan masyarakat itu akan ditindaklanjuti PHBI dengan melakukan upaya hukum formil, yakni melalui gugatan perdata dan pidana.

"Dalam konteks gugatan perdata, yaitu gugatan class action terhadap warga yang menjadi korban pencatutan atau pencurian data pribadi berupa KTP-nya dan itu merupakan hak asasi manusia, ada hak atas identitas di situ, ada hak politik juga di situ yang dicatut," ucapnya.

"Juga kita akan mengajukan gugatan pidana. Karena pencurian data pribadi berupa KTP yang dicatut untuk pencalonan Pilkada di Jakarta ini selain dia mencederai HAM, ini juga dugaan tindak pidana berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi," katanya.

Kabar dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendukung pencalonan pasangan cagub dan cawagub jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana muncul setelah KPU DKI Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto, untuk bertarung di Pilkada Jakarta 2024.

Berdasarkan rapat tersebut, pasangan jalur independen ini dinyatakan lolos persyaratan.

Pasangan calon independen tersebut dinyatakan lolos setelah memenuhi syarat 677.468 dukungan.

Angka tersebut melebihi syarat minimal 618.968 dukungan yang minimal tersebar di empat wilayah kabupaten dan kota di Jakarta.

Namun belakangan, sejumlah warga mengaku bila NIK-nya dicatut dan mengaku tak pernah memberikan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.