TRIBUNNEWS.COM - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam aksi kekerasan aparat yang menangkap sejumlah massa aksi yang mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024) kemarin. 

Menurut, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, setidaknya ada ratusan orang yang ditangkap aparat kepolisian.

Sugeng menilai, polisi seharusnya meningkatkan profesionalisme dalam mengamankan aksi demonstrasi.

Ia meminta Polri melatih dan mendidik anggota-anggotanya untuk memahami Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

"IPW mendesak Polri meningkatkan profesionalisme anggota di lapangan yang menangani demo dalam skala besar agar tidak terprovokasi melakukan kekerasan," kata Sugeng, Jumat (23/8/2024). 

Sugeng pun mendesak agar oknum Polri yang melakukan kekerasan terhadap peserta aksi dapat diproses baik etik maupun ranah pidana. 

"Terhadap anggota polisi yang melakukan kekerasan dengan tidak mengindahkan prosedur dalam perkap tersebut harus diproses etik dan pidana," ujar Sugeng. 

Sugeng juga menyoroti soal adanya pembatasan akses bantuan hukum untuk peserta aksi yang ditangkap. 

Padahal sesuai KUHAP, UU Bantuan Hukum, UU Kehakiman, dan  Kovenan hak-hak sipil dan politik menyatakan setiap orang berhak mendapat bantuan hukum terhadap masalah hukum dihadapi.

"Sementara berdasarkan informasi pihak Polda Metro hanya membatasi jumlah advokat yang bisa mendampingi para demonstran yang ditangkap yang jumlahnya cukup banyak," tuturnya.

IPW menyatakan, penyampaian pendapat di muka umum ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945. 

Baca juga: Temui Massa, Anggota DPR Fraksi PDIP Curhat Berjuang Sendiri Tolak Revisi UU Pilkada

"Protes mahasiswa dan publik di depan DPR RI adalah tindakan konstitusional untuk mengingatkan anggota anggota DPR RI taat pada konstitusi," ucap Sugeng.

Disi lain, IPW mengapresiasi langkah Polres Jakarta Barat dalam menangani ratusan pedemo yang ditangkap kemudian dipulangkan.

"Sebanyak 105 orang digiring ke Polres Jakarta Barat yang terdiri dari 102 pelajar dan 3 orang dewasa," kata Sugeng. 

Menurut Sugeng, hingga pukul 03.00 Jumat (23/8/2024) tadi jumlah pedemo yang dipulangkan sebanyak 35 orang.

Sisanya, 67 pendemo menunggu proses administrasi.

Pihak Polres Jakbar meminta pelajar yang tertangkap untuk menghubungi orang tua dan membuat perjanjian serta tanda tangan di atas meterai.

Pelajar yang sudah dijemput oleh orang tuanya langsung diperkenankan pulang.

"Tidak boleh dijemput oleh orang lain," tutur Sugeng.

Komnas HAM Terima Laporan 159 Peserta Aksi Ditangkap

Berdasarkan laporan YLBHI kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), ada 159 peserta aksi yang ditangkap Polda Metro Jaya.

"Berdasarkan laporan yang disampaikan YLBHI kepada Komnas HAM, ada 159 peserta aksi yang ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Jumat (23/8/2024).

Komnas HAM pun meminta Polda Metro Jaya membebaskan semua peserta aksi yang ditangkap dan ditahan.

Sebab aksi unjuk rasa merupakan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi di muka umum.

"Komnas HAM menyesalkan penangkapan terhadap 159 peserta aksi dan ditahan di Polda Metro Jaya. Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan," kata Uli.

Polisi Bantah Tangkap Massa Aksi 

Di sisi lain, Polda Metro Jaya mengklaim tak ada massa pendemo yang ditangkap pihaknya. 

Hal itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indrad

"Tidak ada, tidak ada (pendemo yang ditangkap)," kata  Ade Ary Syam Indradi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). 

Diketahui, aksi demo tersebut berujung ricuh karena massa pendemo belum membubarkan diri hingga malam hari.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Danang Triatmojo)