Anies Baswedan Bicara soal Jadi Kader Banteng hingga Bakal Nurut Megawati Soekarnoputri
Usai injakkan kaki di markas DPD PDIP Jakarta bahas Pilkada 2024, Anies jelaskan soal jadi kader PDIP hingga bersedia nurut dengan perintah Megawati.
Penulis: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bakal calon gubernur (cagub) Jakarta 2024, Anies Baswedan akhirnya menginjakkan kaki di Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024) membahas Pilkada 2024.
Usai itu, Anies Baswedan bicara tipis-tipis soal kemungkinan jadi kader PDIP.
Termasuk soal mau atau tidak nurut Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri apabila diusung PDIP maju Pilkada Jakarta 2024.
Terpisah Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan partainya terbuka kepada Anies Baswedan jika ingin menjadi kader.
Masinton mengatakan siapa pun bisa menjadi kader PDIP.
Anies Soal Jadi Kader PDIP hingga Tunggu Keputusan
Bakal calon gubernur (cagub) Jakarta 2024, Anies Baswedan, buka suara mengenai peluang dirinya bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP).
Isu Anies menjadi kader PDIP mengemuka setelah dikabarkan akan diusung partai berlambang kepala banteng moncong putih itu di Pilkada 2024.
"Ini masih jalan prosesnya," kata Anies seusai menyambangi Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024).
Baca juga: Prabowo Ungkit Lagi Nilai 11 dari Anies: Enggak Masalah, Rakyat Saya Beri Nilai 58 Persen
Anies tak menjawab apakah dirinya sudah ditawarkan untuk bergabung dengan PDIP.
Dia mengaku sedang menunggu keputusan untuk dibuat.
"Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Habis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa," ujarnya.
Dia mengakui membahas Pilkada dalam pertemuan dengan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya alias Aming.
"Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol, bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aming bukan urusan Pilkada saja, sudah panjang," ujarnya.
Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa keputusan untuk mengusung adalah kewenangan DPP PDIP.