TRIBUNNEWS.COM - Anies Baswedan dan PDI Perjuangan (PDIP) kini hubungannya semakin erat menjelang Pilkada Serentak 2024 mendatang hingga keduanya intens melakukan pertemuan.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan bahwa komunikasi intens dengan Anies sudah dilakukannya pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan kepala daerah.

"Saya bertemu beliau di tanggal 20 Agustus kemarin, satu jam setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami berdiskusi banyak, dialog kebangsaan, diskusi tentang ajaran-ajaran pemikiran-pemikiran Bung Karno, hubungan antara Islam dan Nasionalis, dan juga bicara tentang kebinekaan, dan lain sebagainya," kata Basarah kepada wartawan di Bali," ungkapnya, Sabtu (24/8/2024).

Namun, sebelumnya, Basarah menegaskan bahwa komunikasi dengan Anies sudah dilakukan jauh sebelum putusan MK keluar.

Di mana, pada saat itu, Anies masih didukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pilkada Jakarta.

PDIP pun membuat perencanaan politik dengan PKB, yakni sepakat mendukung Anies dan calon wakil gubernur Jakarta diambil dari PDIP.

Namun, kini PKB berpindah dukungan ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

"Ketika PKB kemudian bergabung dengan KIM, berarti kan PDI Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri, karena kita kurang 20 persen pada waktu itu."

"Maka, ketika MK mengeluarkan keputusan nomor 60 tahun 2024 (soal ambang batas pencalonan Pilkada) yang memungkinkan PDI Perjuangan dapat mengusung sendiri calon gubernurnya, komunikasi dengan Mas Anies terus berlanjut," kata Basarah.

Sekarang ini, Basarah menyebut semuanya terus berproses, dan itu terbukti dengan hadirnya Anies di DPD PDIP DKI Jakarta.

Basarah mengaku, kini pihaknya hanya tinggal menunggu keputusan akhir dari Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawai Soekarnoputri soal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung nantinya.

Baca juga: Anies Baswedan Bicara soal Jadi Kader Banteng hingga Bakal Nurut Megawati Soekarnoputri

Adapun, untuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubenur DKI Jakarta akan dibuka pada Selasa (27/8/2024) hingga Kamis (29/8/2024).

"Kita masih punya waktu sampai tanggal 29 yang akan datang. Kita masih terus berproses. Kita tunggu nanti bagaimana keputusan akhir Ibu Megawati Sukarnoputri untuk menentukan siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung oleh PDI Perjuangan," tandas dia.

Di sisi lain, Megawati disebutkan memberi sinyal keberatan jika partainya saat ini diharapkan untuk mengusung Anies pada Pilkada DKI Jakarta.

Pasalnya, ia seolah memberikan syarat, apakah Anies mau menuruti perintah partai jika akhirnya diberi tiket untuk memperebutkan kursi DKI 1.

Sebelumnya, Anies disebutkan bakal diusung oleh PDIP di Pilgub Jakarta, apalagi namanya juga sudah diusulkan oleh DPP PDIP Jakarta kepada DPP PDIP.

Namun, hal tersebut sempat terkendala karena PKB berpindah dukungan ke Ridwan Kamil-Suswono.

Sehingga, PDIP tidak bisa mengusung sendiri karena kursi PDIP di DPRD Jakarta kurang dari ambang batas 20 persen atau 25 persen suara sah pada Pileg sebelumnya.

Di mana, dalam Pileg DKI Jakarta 2024, PDIP hanya memperoleh 850.174 suara atau sebesar 14,01 persen.

Setelah itu, barulah keluar putusan MK yang memutuskan untuk menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dan disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) tiap provinsi.

Mengacu kepada keputusan tersebut, maka partai politik (parpol) atau gabungan parpol bisa mencalonkan sendiri gubernur dan wakil gubernur, jika mendapatkan suara sebesar 7,5 persen pada Pileg Jakarta sebelumnya.

Berkat keputusan MK itu, kini PDIP kemungkinan besar bisa mengusung calonnya sendiri, tanpa perlu berkoalisi.

Anies Tunggu Keputusan PDIP

Saat ditanya soal pertemuan dengan PDIP, Anies mengakui membahas Pilkada saat menyambangi Kantor DPD PDIP DKI Jakarta, Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu (24/8/2024).

Anies mengatakan, pihaknya ngobrol panjang dengan Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Adi Wijaya alias Aming.

"Jadi hal-hal yang menyangkut Pilkada tentu kita obrolkan," kata Anies di lokasi.

"Kita ini bukan pertemuan pertama. Kita sering diskusi, ngobrol, bertahun-tahun ke belakang. Jadi sama Pak Aming bukan urusan Pilkada saja, sudah panjang," ujarnya.

Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyebut bahwa keputusan untuk mengusung adalah kewenangan DPP PDIP.

"Tetapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Karena semuanya di luar kewenangan kita," ucap Anies.

Anies menegaskan, kunjungannya ke DPD PDIP Jakarta itu tidak serta merta membahas tentang Pilkada.

Lebih dari itu, mereka banyak membahas masa depan Jakarta dan keberpihakan pada rakyat kecil atau yang kerap disebut sebagai wong cilik.

“Kita berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang bung karno, keindonesiaan, keagamaan itu kita berjalan seiring dan membuat suasana di jakarta aman, teduh, damai. Kita bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah,” ungkap Anies.

Selain itu, Anies juga memberikan apresiasi untuk PDIP yang telah konsisten dalam menjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia tetap berada di jalurnya, menurutnya konsistensi inilah hal yang harus dihormati dan dihargai dalam kehidupan bernegara

“Saya juga ingin sampaikan mumpung kesempatan ini. Kita menyaksikan beberapa hari terakhir, dimana kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita mengalami ujian. Dalam situasi ujian seperti itu, kita menyaksikan siapa yang konsisten,” jelas Anies.

“Dan saya ingin menyampaikan apresiasi kepada PDIP yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Konsistensi ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita hargai. Karena penjaga konstitusi adalah penjaga negara,” lanjutnya

(Tribunnews.com/Rifqah/Muhammad Zulfikar/Reza Deni)