TRIBUNNEWS.COM - Pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno menyampaikan closing statement mereka pada debat Pilgub Jakarta 2024 perdana hari ini, Minggu (6/10/2024).

Dimulai dari Rano yang menyampaikannya terlebih dahulu.

Bang Doel, sapaannya, mengatakan bahwa dirinya dan Pramono berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global, progresif hingga berkeadilan.

Mereka memastikan bahwa warga Jakarta bisa hidup lebih mudah ke depannya.

"Saya dan Mas Pram insyaallah bakal jadikan Kota (Jakarta) global, progresif, dan berkeadilan

"Kita pastikan semua hajat hidup warga Jakarta lebih mudah dan cepat, tata kelola pemerintahan yang responsif dan manusiawi," ungkapnya, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024), dikutip dari YouTube KPU Provinsi DKI Jakarta.

Rano juga menyampaikan kepada Gen Z dan milenial supaya mereka tidak khawatir soal lapangan pekerjaan.

Karena dia dan Pramono akan membuka banyak peluang pekerjaan dan memberikan pelatihan kepada mereka.

"Gen Z dan milenial tidak perlu khawatir, kami akan membuka banyak peluang kerja dan pelatihan bersertifikat, mulai dari public speaking hingga literasi finansial," katanya.

"Kami buka selebar-lebarnya ruang kreatifitas untuk mengembangkan bakat serta tetap memastikan adanya layanan kesehatan mental yang bersahabat," imbuhnya.

Kemudian dilanjutkan dengan Pramono, dia mengatakan bahwa ia berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang ramah bagi penyandang disabilitas hingga lanjut usia.

Baca juga: Pramono Anung Yakin CCTV di Tiap RT-RW Bisa Kurangi Bullying hingga Narkoba: Rakyat Ingin Lebih Aman

"Kamu berkomitmen menjadikan Jakarta kota yang inklusif, di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai,"

Lebih lanjut, Pramono mengatakan, guru honorer dan tenaga medis juga tak luput dari perhatian mereka.

"Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak, dan akses pelayanan dasar, Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya," ujarnya.

Pramono lantas mengajak semuanya agar menjadikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan merangkul semua kalangan.

"Mari kita jadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua, dari rusun sederhana hingga apartemen megah. Jakarta yang mendukung dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk belajar, bekerja, berkarya, hidup lebih baik," ujarnya.

"Insyaallah hidup di Jakarta akan 3B, berdaya, berkeadilan, berkelanjutan, karena inilah saatnya Jakarta Menyala," ungkap Pramono.

Rano kemudian melanjutkan lagi dengan memberikan pantun.

"Nikita Mirzani, Nikita Willy

Ni kita berdua bakal bikin Jakarta Menyala"

Kapan debat selanjutnya dilaksanakan?

Diketahui, debat cagub-cawagub Pilkada Jakarta ini akan berlangsung tiga kali.

Debat kedua nanti rencananya akan digelar pada Minggu (27/10/2024), kemudian dilanjutkan dengan debat ketiga pada Minggu, 17 November 2024.

Debat tersebut diikuti oleh tiga paslon cagub dan cawagub, mereka adalah Ridwan Kamil-Suswono nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno nomor urut 3.

Sebagai informasi, seperti halnya debat Pilpres 2024 lalu, debat Pilgub ini ada enam segmen dalam total durasi debat 150 menit.

Pembagiannya, 120 menit pelaksanaan debat dan 30 menit jeda iklan.

Jadwal Pelantikan Gubernur 2024

Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

Lalu, untuk jadwal pelantikan gubernur terpilih akan digelar pada 7 Februari 2025 mendatang.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal tersebut juga mengatur pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan Pilkada 2024 digelar serentak pada 10 Februari 2025.

Meski begitu, dalam aturan ini juga diungkapkan, pelantikan boleh dilaksanakan melewati tanggal yang telah ditetapkan tersebut jika memenuhi beberapa pertimbangan. 

Pertama, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Kedua, putaran kedua untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Provinsi Daerah Khusus Jakarta. 

"Dan/atau memaksa (force majeure) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan pelantikan," tulis beleid itu.

(Tribunnews.com/Rifqah)