TRIBUNNEWS.COM - Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Ridwan Kamil, mengungkapkan bagaimana eksekusi pemberian dana bantuan Rp 100-200 juta per RW yang menjadi salah satu programnya pada Pilkada Jakarta 2024.

Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil ketika mendapatkan pertanyaan dari calon Gubernur Jakarta nomor urut dua, Dharma Pongrekun, dalam debat perdana Pilkada DKI Jakarta yang digelar di JIExpo Kemayoran, pada hari ini, Minggu (6/10/2024).

Awalnya Dharma menanyakan teknis pemberian dana bantuan Rp 100-200 juta ke RW di Jakarta yang selama ini dipromosikan paslon RK-Suswono sebagai salah satu program mereka.

"Bagaimana program penyerahan uang untuk RW, boleh dijelaskan eksekusinya? Agar supaya jangan sampai program yang instan ini habisnya di depan, tidak berbuah atau tidak beranak, justru untuk membuat masyarakat lebih sejahtera terutama dalam bidang ekonomi mereka."

"Apakah tidak lebih baik digunakan untuk membiayai tim yang membina agar mereka sehingga masyarakat di kelurahan, RT maupun RW memiliki industri di rumah masing-masing dan akhirnya RT dan RW bisa mendapatkan jauh lebih besar dan bermanfaat?" tanya Dharma dalam tayangan Live di kanal YouTube KPU Provinsi Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Ridwan Kamil menjawab bahwa pemberian dana bantuan Rp 100-200 juta ini akan dieksekusi dengen desentralisasi melalui kelurahan.

Nantinya dana tersebut akan dipegang secara cash oleh kelurahan, lalu RW bisa mengaksesnya melalui proposal.

"Tidak mungkin seluruh penjuru Jakarta diselesaikan dari Balaikota. Itulah mengapa kita percaya teori desentralisasi. Ujung dari ASN adalah kelurahan. Jadi dana itu tidak dipegang cashnya oleh RW tapi oleh kelurahan. Mereka mengakses dengan proposal."

"Bayangkan Pak Dharma, ada 2700 rapat RW, ada perdebatan dikali 2.700, ini duit buat apa. Oh ini masih kumuh, silakan bereskan kekumuhan. Ini untuk kebersihan karena masih kotor, silahkan untuk kebersihan."

"Oh kurang modal, silahkan pakai. Oh karang taruna banyak main di aspal, tidak banyak aktivitas. Gunakan dananya untuk kegiatan karang taruna. Gen Z nya, untuk EO silahkan pakai, karena kita ada program namanya Car Free Night, sebulan sekali di kecamatan."

Baca juga: Gen Z Banyak yang Nganggur, Rano Sebut Tinggal Diberi Penjurusan dan Usulkan Kebijakan PPSU

"Ibu-ibu pameran UMKM disitu ada panggung, para anak  muda rapat jadi panitia, apa yang terjadi, kebudayaan Betawi dilestarikan di panggung itu, anak-anak rajin rapat daripada rajin tawuran," terang Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil menegaskan dana ini nantinya akan diatur penggunaannya menggunakan petunjuk pelaksanaan dari gubernur.

Mengingat dana bantuan ini adalah dana rakyat, dana ini harus maslahat dan efisien penggunaannya.

Mantan Wali Kota Bandung ini juga menyebut sistem pemberian dana ini sebagai bentuk demokrasi terpimpin.

Baca juga: Senyum Ridwan Kamil saat Dengar Gagasan Dharma Pongrekun Soal Transportasi Terintegrasi

Demokrasi tetap diberikan kepada rakyat, tapi tetap dipandu oleh gubernur.

Ridwan Kamil pun percaya dengan program pemberian dana Rp 100-200 juta ke RW ini bisa membuat Jakarta berubah total.

"Oleh karena itu dana ini diatur oleh juklak oleh gubernur, mana yang boleh mana yang tidak boleh. Karena ini uang rakyat harus maslahat harus efisien. Maka ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin."

"Diberikan demokrasinya, tapi dipandu oleh gubernurnya di ujung ASN namanya kelurahan. Insyaallah dalam lima tahun Jakarta berubah total, karena Jakarta dipercaya, karena rakyat Jakarta adalah orang yang pintar-pintar," kata Ridwan Kamil.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani)

Baca berita lainnya terkait Pilgub DKI Jakarta.