Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengungkap sejumlah potensi kerawanan yang mungkin terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024. 

Bagja menyebutkan masalah-masalah seperti kurang ramahnya TPS bagi disabilitas dan salah pengertian terkait daftar pemilih tambahan atau pindahan menjadi perhatian utama.

“Potensi-potensi kerawanan, pertama, TPS yang tidak ramah disabilitas. Kemudian, apakah ada salah pengertian antara daftar pemilih pindahan, daftar pemilih tambahan, bagaimana yang kita temukan di form-nya,” ujar Bagja di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

Bagja juga menyoroti kemungkinan terjadinya keterlambatan yang seringkali disebabkan kurang cepatnya persiapan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). 

Selain itu, ia mengingatkan ihwal penghitungan suara di awal sebelum pembukaan TPS juga berpotensi mengalami kesalahan, seperti kehilangan suara.

Baca juga: Bawaslu Akui Politik Uang Paling Rawan di Pilkada

“Penghitungan suara di awal itu kan semua suara-suara yang masuk ke TPS dihitung kembali sebelum pembukaan TPS. Ada kehilangan satu atau bagaimana itu kemungkinan terjadi di TPS saja,” jelasnya.

Selain itu, Bagja menambahkan, masalah administratif terkait KTP juga perlu diperhatikan. 

Ia mengingatkan pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik tapi sudah melakukan perekaman tetap bisa menggunakan biodata sebagai identitas untuk memilih.

Baca juga: Desk Pilkada Kemendagri Banjir Aduan, Terbanyak soal Ketertiban APK Hingga Kampanye di Masjid

“Biodata itu sekarang kan tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh sebab itu, tolong teman-teman KPU, mensosialisasikan biodata itu bentuknya seperti apa,” katanya.

Saat ini, Bawaslu juga sedang melakukan simulasi untuk mengidentifikasi lebih lanjut kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi di TPS, dengan total ada sekitar 30 masalah yang diperkirakan bisa muncul.