TRIBUNNEWS.COM - Direktur lembaga survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan terkait hasil survei pihaknya yang berbeda dengan hasil survei dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkait elektabilitas pasangan calon (paslon) di Pilkada Jateng 2024.

Burhanuddin mengungkapkan perbedaan yang terjadi dikarenakan perbedaan proporsi responden yang menjawab 'tidak tahu atau tidak jawab' saat dilakukan survei.

"Dalam survei Indikator, TT/TJ (tidak tahu/tidak jawab) mencapai 9,35 persen, sementara SMRC hanya 2,6 persen," katanya kepada Tribunnews.com, Rabu (19/11/2024).

Burhanuddin menilai responden dari survei SMRC yang masih belum menentukan pilihan cenderung memilih paslon nomor urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi.

Kendati demikian, dia mengatakan perbedaan hasil survei Indikator dan SMRC masih dalam batas margin of error yang sudah ditetapkan.

"Tapi secara umum survei antara Andika vs Luthfi baik dalam survei SMRC maupun Indikator masih dalam margin of error yang ditetapkan oleh kedua lembaga, sehingga kita sama-samat tidak bisa menyimpulkan secara konklusif siapa yang unggul," jelasnya.

Burhanuddin mengatakan antara hasil survei SMRC dan Indikator tidak bisa ditarik kesimpulan terkait paslon yang lebih unggul yaitu apakah Andika Perkasa-Hendi atau Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Dia mengungkapkan alasanya lantaran selisih hasil survei antara SMRC dan Indikator terlalu dekat atau too close to call.

Menurutnya, kasus yang terjadi antara SMRC dan Indikator tidak bisa disamakan dengan kasus antara Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan Poltracking dan Parameter Politik Indonesia (PPI) yang sempat bermasalah dalam hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

Burhanuddin mengatakan, perbedaan yang paling mencolok adalah karena selisih elektabilitas paslon Pilkada Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono terlalu jauh dengan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno.

"Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kasus LSI versus Poltracking dan PPI (Parameter Politik Indonesia) dalam kasus survei (Pilkada) Jakarta yang jelas terbalik dan selisih antara Ridwan Kamil vs Pramono signifikan secara statistik," jelasnya.

Baca juga: Survei Pilgub Jateng: Andika-Hendi Unggul Versi SMRC, Luthfi-Yasin Unggul Versi Indikator

Kendati demikian, Burhanuddin mengaku siap jika dimintai keterangan oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) terkait perbedaan hasil survei dengan SMRC.

"Apapun, Indikator siap dipanggil dan diaudit oleh Dewan Etik Persepi," tuturnya.

Andika-Hendi Unggul Versi SMRC, Luthfi-Yasin Unggul Versi Indikator

Diketahui, dalam waktu berdekatan Indikator dan SMRC merilis hasil surveinya terkait elektabilitas paslon di Pilkada Jateng 2024.

Hasilnya, perbedaan terhadap elektabilitas dua paslon yang dirlis kedua lembaga itu berbeda jauh meskipun dilakukan pada periode hampir bersamaan.

Dalam rilis survei periode 7-12 November, SMRC menyatakan elektabilitas dari pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi berada di angka 50,4 persen.

Kemudian elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.

Hasil survei dari SMRC secara jelas memperlihatkan keunggulan dari pasangan Andika-Hendi.

Sejurus kemudian Indikator mengeluarkan hasil survei berbeda di periode yang sama yakni 7-13 November di mana elektabilitas pasangan Lutfi-Taj Yasin terekam unggul yakni di angka 47,19 persen dan pasangan Andika-Hendi di angka 43,46 persen.

Persepi Didesak Turun Tangan

Terkait perbedaan tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Dr. Kacung meminta agar Persepi juga turun tangan.

“Begini memang yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan ya. Ya biar fair harus turun tangan juga dong,” terang Prof Kacung, Minggu (17/11/2024).

“Sehingga jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng ga turun tangan, kan gitu,” imbuhnya.

Prof Kacung pun berharap Persepi bertindak cepat seperti saat ada permasalahan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI di Pilkada Jakarta 2024. Di mana, Poltracking pun berujung disanksi oleh Persepi.

Dia menyatakan Persepi jangan tumpul ketika dihadapkan dengan lembaga survei yang dibina oleh anggota dewan etik, yakni Saiful Mujani yakni SMRC.

Hal ini tentunya akan mengundang kebingungan di mata publik terkait kredibilitas Persepi jika tidak memanggil SMRC dan Indikator terkait perbedaan hasil survei di Pilgub Jateng. 

“Ya menurut saya harus fair dong, harus fair kepada anggota ya kalau ada datanya tinggal di ekspos aja datanya ada atau ngganya, bener atau engganya,” ujar Prof Kacung.

“Ya jangan sampai di satu daerah turun tapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama,” tandas Prof Kacung.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Erik S)

Artikel lain terkait Pilgub Jateng 2024