Hasil Survei Pilkada Jateng 2024 Versi SMRC, Indikator dan Populi Beda-beda, Persepi Diminta Tegas
Prof Kacung menjelaskan, publik akan bertanya-tanya jika Persepi tidak memanggil anggotanya atas hasil survei yang berbeda di Jateng.
Penulis: Erik S
Editor: Acos Abdul Qodir
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Hasil survei antara tiga lembaga di bawah naungan Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia dan Populi Center berbeda terkait Pilkada Jawa Tengah 2024.
SMRC mengeluarkan hasil survei dengan menunjukkan keunggulan elektabilitas dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Nomor Urut 1, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau Hendi. SMRC pada periode dalam rilis survei periode 7-12 November, menyatakan elektabilitas dari Andika-Hendi berada di angka 50,4 persen. Sementara, elektabilitas pasangan nomor urut 2, Ahmad Lutfi-Taj Yasin di angka 47,0 persen.
Hasil survei ini berbeda dari yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Lembaga besutan Burhanuddin Muhtadi tersebut menyatakan elektabilitas pasangan Lutfi-Taj Yasin terekam unggul, yakni di angka 47,19 persen sedangkan pasangan Andika-Hendi hanya di angka 43,46 persen.
Survei Indikator tersebut juga dilakukan di periode yang sama yakni 7-13 November. Terbaru, perbedaan mencolok kembali terlihat dari hasil survei Populi Center. Populi Center dalam rilis survei yang digelar pada periode 17-22 November menemukan Lutfi-Taj Yasin unggul dengan elektabilitas sebesar 57,8 persen sedangkan pesaingnya yakni Andika-Hendi di angka 32,8 persen.
"Secara umum, temuan survei memperlihatkan bahwa unggulnya Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen karena tingginya popularitas keduanya jika dibandingkan dengan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Selain itu, akumulasi tingkat kesukaan terhadap Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen juga lebih tinggi daripada Andika Perkasa-Hendrar Prihadi," terang Peneliti Populi Center, Dimas Ramadhan dalam keterangan hasil survei yang dirilis, Sabtu (23/11/2024).
Baca juga: Masa Kampanye Berakhir: RK, Dharma Pongrekun hingga Pramono Perlu Gerilya Rebut Undecided Voters
Dari ketiga hasil survei dalam periode yang sama tersebut, terlihat jelas hanya SMRC yang menyatakan keunggulan elektabilitas dimiliki oleh pasangan Andika-Hendi. Sedangkan dua lembaga survei lainnya yakni Indikator dan Populi Center menyatakan sebaliknya yakni keunggulan elektabilitas dimiliki oleh pasangan Ahmad Lutfi-Taj Yasin.
Atas perbedaan hasil survei tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Prof. Kacung Marijan menyatakan Persepi harus mengambil tindakan tegas kepada anggotanya. Seperti yang telah dilakukan oleh Persepi ketika terdapat perbedaan hasil survei antara LSI dan Poltracking di Pilkada DKI Jakarta 2024 belum lama ini.
“Ya menurut saya harus fair dong, harus fair kepada anggota ya kalau ada datanya tinggal di ekspos aja datanya ada atau enggaknya, bener atau engganya,” terang Prof Kacung.
“Yang di Jakarta itu kan Persepi turun tangan ya. Ya biar fair harus turun tangan juga dong. Jangan sampai Jakarta turun tangan tapi di Jateng ga turun tangan kan gitu,” sambungnya.
Prof Kacung menjelaskan, publik akan bertanya-tanya jika Persepi tidak memanggil anggotanya atas hasil survei yang berbeda di Jateng. Mengingat di Jakarta, Persepi sangat gesit melakukan pemanggilan LSI dan Poltracking Indonesia, ketika terjadi perbedaan hasil survei.
Persepi melakukan pemanggilan melalui Dewan Etik, di mana pemilik sekaligus pendiri SMRC yakni Saiful Mujani menjadi anggotanya. Karena itu, kini ketegasan dan kredibilitas Persepi dipertanyakan oleh publik, karena perbedaan hasil survei yang dikeluarkan oleh tiga anggotanya di Pilgub Jateng 2024. Apalagi yang mengeluarkan hasil survei ini adalah lembaga besutan Dewan Etik Persepi, yakni Saiful Mujani.
Baca juga: Bawaslu Gencarkan Patroli Masa Tenang Antisipasi Serangan Fajar
Kacung mengingatkan, jangan sampai Persepi tidak turun tangan atas perbedaan hasil survei di Jateng. Jika Persepi tidak turun, tentunya masyarakat akan meragukan kredibilitas dari Persepi yang gesit mengadili hasil survei di Jakarta namun menutup mata di Jateng.
“Ya jangan sampai di satu daerah turun tapi di daerah lain tidak turun. Itu kan bisa melahirkan prasangka baru. Kalau memang organisasi memanggil itu kan ya harus sama sama,” pungkasnya.