Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Lingkar Nusantara, Hendarsam Marantoko, menanggapi pernyataan aktivis Haris Azhar, yang mengklaim memiliki data terkait dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam penyelenggaraan Pilkada Banten 2024.

Adapun Haris menuding ada keterlibatan para kepala desa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta kepolisian maupun Kejaksaan.

“Klaim dan tudingan semacam itu sangat berbahaya, memecah belah, mengadu domba, hingga dapat mendelegitimasi hasil pilkada Banten 2024” kata Hendarsam dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Sabtu (23/11/2024).

Hendarsam menegaskan, eksistensi Bawaslu sebagai institusi pengawas yang disediakan sebagai kanal pengaduan dan laporan pelanggaran Pilkada.

Sehingga menurutnya, Haris sepatutnya melaporkan klaimnya itu ke Bawaslu.

"Persoalan Haris (Haris Azhar) tidak percaya kerja Bawaslu, itu masalah dia. Tetapi jangan menjadi alasan sehingga bertindak melampaui batasnya sebagai individu. Hati-hati lho, kebohongan semacam itu dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, sebagai kaum terdidik, harus menjaga prosesi Pilkada ini dengan sejuk dan damai. Tidak memancing konflik dan pertikaian.

Sebab saat ini adalah momen paling sensitif. Sudah banyak nyawa melayang sia-sia karena dipicu oleh narasi provokatif.

Banyak pihak yang mempertanyakan statement Haris Azhar, lantaran diucapkan di waktu satu minggu menjelang pencoblosan, pola nya seperti film Dirty Vote yang diluncurkan menjelang pencoblosan, imbuh Hendarsam.

"Entah apa yang menghasut Haris Azhar sampai bersedia membuat statement politis semacam itu di depan awak media. Tetapi yang pasti, dia seolah sedang bertindak sebagai juru kampanye untuk salah satu paslon," ujar Hendarsam.

Menurut Hendarsam, selama proses Pilkada 2024, Bawaslu telah melakukan pekerjaannya dengan baik, menanggapi setiap laporan dari semua Paslon dengan langkah yang sesuai koridor hukum. 

Hendarsam Khawatir kerja-kerja institusi Bawaslu dan KPU ini dalam waktu singkat bisa ambruk. Keprcayaan masyarakat menurun, bahkan menghilang.

"Hebat ya, Haris Azhar jauh lebih tahu informasi dan data daripada Bawaslu? Tapi kok, dia tidak melaporkannya ke Bawaslu. Ini malah membuat konferensi pers dan membuat statement yang membuat gaduh. Apa motif di balik semua ini? Saya kira masyarakat sudah bisa menilai," pungkasnya.