Pakar Hukum Minta Publik Bantu Presiden Prabowo Lepas dari Cengkeraman Jokowi, Begini Caranya
Pilkada serentak 27 November 2024, menjadi tolak ukur sejauh mana dominasi dan cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi
Penulis: Reza Deni
Editor: Wahyu Aji
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pencoblosan Pilkada serentak 27 November 2024, menjadi tolak ukur sejauh mana dominasi dan cawe-cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.
Sebab, berdasarkan klaim sebelumnya ada lebih 80 calon kepala daerah yang mengaku mendapat dukungan dari Jokowi di Pilkada serentak 2024.
Padahal, kata Feri, pihaknya mendata hanya ada 20 calon kepala yang meminta endorse dukungan ke Jokowi.
Feri juga mengajak masyarakat untuk mengalahkan para calon kepala daerah yang telah diendorse oleh Jokowi.
Dia beralasan, dengan mengalahkan para calon yang didukung Jokowi, sama saja menyelamatkan dan membantu Prabowo Subianto meningkatkan kepercayaan diri sebagai Presiden RI yang sedang menjabat.
"Kalau bisa 20an (kepala daerah didukung Jokowi) pastikan kalah, karena itu akan membantu Pak Prabowo percaya diri bahwa dia adalah Presiden,” kata Feri.
“Kalau tidak, dia (Prabowo) tidak akan pernah bisa percaya diri bahwa dia Presiden. Dia akan merasa dia jadi Presiden karena pertolongan Mulyono (Jokowi),” sambung dia.
Lebih lanjut, Feri mengaku heran dengan berbagai pertemuan luar negeri dan forum internasional yang dihadiri Presiden Prabowo, justru memberi panggung bagi Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di dalam negeri.
"Saya juga heran walaupun pertemuan di luar negeri kemarin sangat penting ya, ada OPEC, ada COP dan segala macam gitu, yang sangat penting untuk dihadiri seorang Presiden, tapi kemarin itu seolah-olah memberi panggung bagi Presiden lalu dan anak Presiden untuk kemana-mana,” kata Feri.
Feri juga menyoroti soal kebohongan anak Jokowi yang juga Wapres, yakni Gibran yang berulang-ulang kali mendeklarasikan bahwa seluruh program pemerintah yang berjalan saat ini adalah program Presiden Prabowo.
Namun, belakangan justru Gibran melaunching program ‘Lapor Mas Wapres’.
"Dia bilang begitu bahwa kita akan menjalankan program Presiden. Tapi yang dia launching adalah lapor Wakil Presiden. Kalau dia betul-betul mau men-support Presiden, men-support Pak Prabowo, mestinya yang dia launchinh adalah lapor Presiden,” ujarnya.
Feri juga mengendus adanya upaya penggiringan narasi yang dilakukan Wapres Gibran yang seolah-olah tegak lurus terhadap program Presiden Prabowo, hanya sebuah manipulasi.
Hal ini bisa dilihat dari program ‘Lapor Mas Wapres’ yang dinilainya bertentangan dengan peryataan sebelumnya yang taat akan program Presiden.
Dia justru mencurigai bahwa Gibran tengan sibuk mempersiapkan diri menuju 2029, mendatang.
Baca juga: Jokowi Dukung Ridwan Kamil, PDIP Ingatkan Tak Main Kotor
"Jadi jangan-jangan bahasa bahwa segala program adalah program Presiden, saya tegak lurus kepada Presiden, saya akan dukung Presiden, di balik itu dia sibuk mempersiapkan kampanye menuju 2029. Kalau dia sedang mempersiapkan itu yang menderita bukan hanya Pak Deddy Sitorus, kita semua juga ikut menderita,” pungkas Feri.