TRIBUNNEWS.COM - Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo menilai pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung membuat anggaran negara membengkak.

Sehingga, sambungnya, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka akan menghemat anggaran negara.

Dia menjelaskan, cara tersebut sudah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya dalam sambutan.

Prabowo menuturkan anggaran yang sebenarnya diperuntukan untuk Pilkada itu bisa digunakan hal lain bagi masyarakat.

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi," jelasnya.

Di sisi lain, wacana ini tidak hanya sekali saja bergulir, tetapi sudah beberapa kali yang berujung penolakan.

Baca juga: Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal, Ganjar: Evaluasilah Menyeluruh

Contohnya adalah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri; Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); dan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

SBY Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Buruk, Tak Sesuai Kehendak Rakyat

Pada 26 September 2014, SBY mengkritik rapat paripurna DPR RI terkait diputuskannya kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, SBY mengatakan putusan tersebut lebih buruk daripada Pilkada Langsung dengan Perbaikan.

Menurutnya, calon kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD bakal ditetapkan oleh elit partai politik (parpol).

Sehingga, para calon yang dipilih itu belum tentu sesuai dengan kehendak rakyat.

"Pilihan di DPRD bisa transaksional. Calon gubernur, bupati, dan walikota lebih ditentukan oleh para ketua umum partai," katanya.

Di sisi lain, SBY meminta agar Pilkada secara langsung dilakukan perbaikan mendasar karena disebutnya terbukti banyak penyimpangan.

SBY pun mengusulkan 10 perbaikan mendasar terkait pelaksanaan Pilkada langsung yaitu:

1. Dengan uji publik, sehingga dapat dicegah calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, tapi maju karena hubungan keluarga semata dengan “incumbent”;

2. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan terlalu besar;

3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar hemat biaya dan mencegah benturan antar massa;

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya untuk mencegah korupsi;

5. Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan bayar parpol yang mengusung. Banyak yang korupsi untuk menutup biaya pengeluaran seperti ini;

6. Melarang fitnah dan kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik, sehingga perlu diberikan sanksi hukum;

7. Melarang pelibatan aparat birokrasi. Banyak Calon yang menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka;

8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena yang terpilih merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu;

9. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut. Perlu pengawasan sendiri agar tidak terjadi korupsi; dan

10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab Calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Banyak kasus perusakan karena tidak puas.

Megawati Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Kemunduran Demokrasi

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri turut tidak setuju terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.

Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi di era Reformasi.

"Bagi saya yang mengikuti perjalanan republik ini, 20 tahun saya memimpin partai, (pemilihan kepala daerah) dikembalikan ke DPRD, apakah reformasi itu tidak ada lagi?"

"Dulu kami melakukan reformasi akibat pemilihan dilakukan dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota melalui DPRD," kata Megawati pada 9 Desember 2013.

Lalu, setahun kemudian, yaitu tahun 2014, Megawati kembali menolak mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Hal itu menanggapi DPR yang mengesahkan RUU Pilkada agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Kami PDI Perjuangan, menolak dikembalikannya pemilihan kepala daerah oleh DPRD karena ini sama saja mengembalikan orde baru dimana kedaulatan rakyat kembali terkungkung," katanya.

Ketika itu, Megawati pun meminta kepada rakyat untuk menggugat putusan DPR tersebut.

"PDI Perjuangan selama ini, salah satu partai yang memperjuangkan Pilkada dilakukan secara langsung. Salah satu cara yang dapat menggagalkan hal tersebut (adalah) gugatan rakyat," tegas Megawati.

Jokowi Tolak DPRD Pilih Kepala Daerah karena Lebih Korup

Senada dengan dua mantan presiden sebelumnya, Jokowi juga menolak mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Hal ini sempat disampaikannya saat pertama kali terpilih menjadi Presiden RI pada tahun 2014 lalu.

Dikutip dari Banjarmasin Post, Jokowi meyakini kepala daerah hasil pemilihan DPRD bakal lebih korup.

"Saya pastikan, kalau yang milih Dewan, (kepala daerah) akan lebih korup," ujar Jokowi di kawasan Rusun Marunda, Jakarta Utara pada 25 September 2014 lalu.

Jokowi mengatakan, jika dipilih melalui DPRD, kepala daerah tidak memiliki keterikatan batin dengan rakyatnya. 

Sehingga, kepala daerah seakantak memiliki tanggung jawab moral terhadap rakyat.

Sebaliknya, dia mengungkapkan, epala daerah malah akan merasa bertanggung jawab secara moral kepada DPRD. Kondisi inilah yang rentan terhadap praktik korupsi.

"Sebaliknya, rakyat punya kedaulatan jika melalui pilkada langsung. Dengan begitu, apa yang mereka kehendaki, ya dialah yang menjadi pemimpin," ucapnya.

Sebagian artikel telah tayang di Banjarmasin Post dengan judul "Jokowi: Kepala Daerah Dipilih Dewan Pasti Lebih Korup"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Banjarmasin Post/Ahmad Rizky Abdul Gani)(Kompas.com)

Artikel lain terkait Pilkada Serentak 2024