TRIBUNNEWS.COM - Wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD kembali digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Adapun hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Centre (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/12/2024) malam.

Prabowo menilai pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung membuat anggaran negara membengkak.

Sehingga, sambungnya, jika kepala daerah dipilih DPRD, maka akan menghemat anggaran negara.

Dia menjelaskan, cara tersebut sudah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati," katanya dalam sambutan.

Prabowo menuturkan anggaran yang sebenarnya diperuntukan untuk Pilkada itu bisa digunakan hal lain bagi masyarakat.

"Efisien enggak keluar duit kayak kita kaya, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, perbaiki irigasi," jelasnya.

Di sisi lain, wacana ini tidak hanya sekali saja bergulir, tetapi sudah beberapa kali yang berujung penolakan.

Baca juga: Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD karena Pilkada Mahal, Ganjar: Evaluasilah Menyeluruh

Contohnya adalah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri; Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY); dan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

SBY Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Buruk, Tak Sesuai Kehendak Rakyat

Pada 26 September 2014, SBY mengkritik rapat paripurna DPR RI terkait diputuskannya kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, SBY mengatakan putusan tersebut lebih buruk daripada Pilkada Langsung dengan Perbaikan.

Menurutnya, calon kepala daerah yang akan dipilih oleh DPRD bakal ditetapkan oleh elit partai politik (parpol).

Sehingga, para calon yang dipilih itu belum tentu sesuai dengan kehendak rakyat.