"Pilihan di DPRD bisa transaksional. Calon gubernur, bupati, dan walikota lebih ditentukan oleh para ketua umum partai," katanya.

Di sisi lain, SBY meminta agar Pilkada secara langsung dilakukan perbaikan mendasar karena disebutnya terbukti banyak penyimpangan.

SBY pun mengusulkan 10 perbaikan mendasar terkait pelaksanaan Pilkada langsung yaitu:

1. Dengan uji publik, sehingga dapat dicegah calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, tapi maju karena hubungan keluarga semata dengan “incumbent”;

2. Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan terlalu besar;

3. Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar hemat biaya dan mencegah benturan antar massa;

4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya untuk mencegah korupsi;

5. Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan bayar parpol yang mengusung. Banyak yang korupsi untuk menutup biaya pengeluaran seperti ini;

6. Melarang fitnah dan kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik, sehingga perlu diberikan sanksi hukum;

7. Melarang pelibatan aparat birokrasi. Banyak Calon yang menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka;

8. Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena yang terpilih merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu;

9. Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang akuntabel, pasti dan tidak berlarut-larut. Perlu pengawasan sendiri agar tidak terjadi korupsi; dan

10. Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab Calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Banyak kasus perusakan karena tidak puas.

Megawati Sebut Kepala Daerah Dipilih DPRD Kemunduran Demokrasi

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri turut tidak setuju terkait kepala daerah yang dipilih oleh DPRD.