TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Di hari pertama masuk kerja Kamis (23/08/2012) gedung kantor wali kota Jakarta Selatan di Jalan Antasari tampak lengang dari aktivitas perkantoran.

Pantauan Tribun, lahan parkir liar yang terletak di seberang pintu masuk kantor wali kota yang biasanya disesaki sepedamotor pegawai, tampak hanya diisi belasan motor. Petugas parkir di lahan parkir liar itu, Udin (28), mengatakan jumlah kendaraan yang terparkir hari ini hanya sebagian kecil dari biasanya.

"Ini baru sedikit, biasanya yang parkir banyak," katanya.

Di dalam gedung, pantauan Tribun sejumlah ruangan juga tampak jauh dari hiruk pikuk aktivitas perkantoran. Para pegawai umumnya tengah bersantai usai acara halal bihalal di hari pertama kerja.

Abdul Cair, Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan, kepada wartawan mengatakan kelengangan di kantor Walikota Jakarta Selatan dikarenakan sebagian besar pegawai suku dinas tengah menghadiri acara halal - bi halal di kantor dinas masing-masing, setelah pagi ini datang untuk absen di kantor tersebut.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa di seluruh wilayah Jakarta Selatan, termasuk pegawai di kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan hingga Puskesmas terdapat 131 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dengan total 3.970 pegawai, namun pagi ini yang tercatat masuk hanya 3.507 pegawai, atau sekitar 88,3 persen, dapat dikatakan 463 pegawai tidak masuk kerja pada hari ini.

Abdul menjabarkan dari 463 pegawai itu yang diketahui 44 pegawai mengalami gangguan kesehatan, 25 pegawai izin untuk alasan khusus , 212 pegawai masih dalam masa cuti, 14 pegawai masih mengikuti pendidikan diluar kantor, 36 pegawai masih menjalani dinas luar kota, serta 132 orang tidak kunjung hadir ke kantor.

"132 orang itu ada yang terlambat tapi sudah hadir dan ada yang belum juga hadir, kita masih menganggap itu sebuah keterlambatan, nanti sampai sore kita masih tunggu," katanya.

Data-data tersebut menurut Abdul akan diserahkan ke Walikota Jakarta Selatan, Anas Efendi untuk kemudian diserahkan ke Gubernur DKI Fauzi Bowo, sebelum diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk ditindak lanjuti.

"Kalau memang terbukti tidak masuk tanpa alasan yang jelas, TKD (Tunjangan Kinerja Daerah) nya akan ditahan sampai tiga bulan, untuk pejabat struktural sanksinya lebih keras lagi," tuturnya. (NURMULIA REKSO PURNOMO).