TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Jokowi-Basuki diharapkan lebih fokus pada program pembangunan infrastruktur kelas menengah bawah.

Menurut Sekretaris Umum DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) DKI Jakarta Mardin Zendrato, pembangunan yang fokus pada infrastuktur kelas menengah bawah harus digenjot, karena bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan.

"Proyek menengah ke bawah juga bisa merekrut tenaga kerja lebih besar. Misalnya, pengerukan sungai, pembuatan gorong-gorong, atau perbaikan jalan lingkungan," ujar Mardin lewat keterangan pers, Minggu (23/9/2012).

Gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru, lanjutnya, diharapkan juga bisa membenahi masalah di berbagai bidang.

Pertama, perbaikan infrastruktur jalan dan angkutan untuk mengatasi kemacetan semakin parah. Kedua, penanggulangan banjir, karena bisa menghambat perputaran ekonomi.

Mardin menjelaskan, di era sebelumnya, program-program dalam APBD DKI kerap meminggirkan pengusaha jasa konstruksi kelas menengah bawah.

"Sebab, Fauzi Bowo lebih fokus dalam pembangunan raksasa seperti jalan layang non tol atau Mass Rapid Transit (MRT). Kalau proyek yang nilai anggaran sangat besar, kami tentu tidak mampu bersaing," jelasnya.

Mardin mengakui, waktu lima tahun sebagai gubernur DKI Jakarta, tentu sangat tidak cukup untuk menuntaskan setumpuk persoalan yang mendera Jakarta. Apalagi, Jakarta bukan lah Solo.

Mardin menilai, persoalan yang dihadapi Jakarta begitu kompleks dan sangat dahsyat. Dengan luas wilayah hanya 662 kilometer persegi atau kurang lebih sama dengan Singapura, Jakarta harus menanggung beban untuk 9,7 juta penghuninya pada malam hari, dan 12 juta orang di siang hari.

Mardin memaparkan, selain masalah infrastruktur, kemacetan di Jakarta harus menjadi prioritas perbaikan.

Harus ada tindakan cepat untuk mengatasi kemacetan, karena kerugiannya yang sudah tak ternilai. Mardin juga menilai kemacetan sangat merugikan dunia usaha, akibat banyak waktu yang terbuang percuma, termasuk pemborosan bahan bakar minyak (BBM).

"Investor dan turis juga malas berkunjung ke Jakarta, karena harus berjibaku dengan kemacetan. Ironisnya, tak banyak jalur alternatif untuk keluar dari jebakan kemacetan. Mana mau pebisnis menghabiskan waktu selama 2,5 jam hanya untuk perjalanan dari bandara ke Jakarta," beberrnya. (*)

BACA JUGA