Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ini Solusi Atasi Kemacetan Jakarta Menurut JK

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki solusi atasi kemacetan di Jakarta.

Penulis: Ferdinand Waskita
zoom-in Ini Solusi Atasi Kemacetan Jakarta Menurut JK
TRIBUNNEWS.COM/FERDINAND WASKITA
Basuki T Purnama bertamu ke rumah JK, Minggu (23/9/2012). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki solusi atasi kemacetan di Jakarta.

Itu ia sampaikan saat calon wakil gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bertandang ke rumahnya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (23/9/2012).

"Kemacetan sederhana saja berpikirnya. Kalau tidak mau macet, kurangi kendaraan di jalan. Karena, tidak mungkin ditambah jalan raya di Jakarta, tidak ada lahan," kata JK.

Pemerintah daerah, lanjutnya, harus fokus pada peningkatan angkutan umum. Angkutan umum memiliki tiga alternatif, yakni dilakukan di jalan raya, di atas jalan raya, dan di bawah jalan raya.

Menurut JK, transportasi massal TransJakarta hanya bersifat sementara memecah kemacetan ibu kota.

"Bukan untuk jangka panjang, TransJakarta itu mahal, karena mengambil 30 persen jalan publik," jelasnya.

Sedangkan untuk transportasi di jalur bawah tanah, JK mengatakan pemerintah harus memperhatikan selokan yang melewati jalur tersebut.

Berita Rekomendasi

"Selokan itu tidak bagus, jadi susah. Terus, bisa banjir masuk ke bawah, dan mahal ongkosnya, bisa lima kali lipat," tutur Ketua Umum PMI.

JK memaparkan, solusi terbaik adalah membangun jalur angkutan umum di atas jalan raya.

JK menilai, Mass Rapid Transit (MRT) sebenarnya sudah baik, namun sayangya tidak semua jalur berada di atas.

"Seharusnya di atas jalan, lalu ikuti arah jalan saja," sarannya.

Mengenai monorail, JK mengatakan pemerintah dapat menjamin proyek itu berjalan. Apalagi, terdapat evaluasi anggaran pembangunan, di mana awalnya terlalu mahal karena berbiaya Rp 800 miliar, namun setelah dievaluasi hanya Rp 450miliar.

Basuki sempat bertanya, bagaimana program itu dijalankan bila ada sebagian kecil masyarakat menolaknya.

"Pemerintah harus mengambil keputusan terbaik untuk masyarakat. Kalau Anda dipilih tiga juta masyarakat, enggak usah tanya semua rakyat, karena Anda sudah dipilih," terang JK. (*)

BACA JUGA

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas