TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tak lama lagi pasangan cagub/cawagub pemenang Pilkada DKI Jakarta akan diumumkan, dan kemudian dilantik di gedung DPRD DKI Jakarta. Guna menyamput kegiatan pelantikan itu, Sekretariat DPRD DKI Jakarta sudah mengalokasikan anggaran untuk acara seremmonial itu, sebesar Rp 822 juta.

Selain itu, sekretariat DPRD DKI Jakarta juga telah menyiapkan anggaran untuk pengadaan perlengkapan meubelair atau mebel di ruang sidang, dengan anggaran sebesar Rp 3.706.587.400 (Rp 3,7 miliar), serta pengadaan perlengkapan meubelair untuk keseluruhan gedung DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 25.800.000.000 (Rp 25,8 miliar).

"Jadi total untuk belanja meubelair pada tahun 2012 ini sebesar Rp 29.506.587.500 atau Rp 29,5 miliar. Jadi dengan akan selesainya pesta demokrasi di Jakarta, yang paling beruntung adalah orang-orang DPRD DKI Jakarta sendiri," ujar Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi, dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (23/9/2012).

Berdasarkan data yang diperoleh, Uchok menyatakan bahwa selain akan menghamburkan-hambur uang pajak rakyat dengan belanja meubelair sebesar Rp 29, 5 miliar, DPRD DKI Jakarta juga akan melakukan belanja komputer dan kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3, 4 miliar.

"Alokasi anggaran belanja komputer ini sangat mahal. Siapapun yang miliki komputer ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu pada diri sendiri maupun kepada konstituennya. Di mana masyarakat sedang berjuang untuk memilih pemimpin baru Jakarta, nggak tahunya orang-orang yang berkantor di 'Kebon Sirih' atau orang-orang DPRD mengambil kesempatan dengan rencana menggerus uang rakyat seperti belanja meubalair dan belanja komputer," kata Ucok.

Dari data yang diperoleh, ternyata sudah ada dana pemeliharaan meubelair DPRD DKI sebesar Rp 74.220.800 pada 2011. "Ada anggaran pemeliharaannya. Kok tahun 2012 mereka bisa-bisanya saja mereka bisa meubelair," sindirnya.

Selanjutnya, pada 2011, ada juga anggaran pengadaan Meubelair gedung baru sebesar Rp 25.800.000.000 dan pengadaan komputer sebesar Rp 2.035.039.000. "Berarti setiap tahun ada pengadaan komputer, meubelair, dan pemeliharaan meubelair. Tapi meubelair dan komputer yang sebelumnya tidak rusak karena ada anggaran pemeliharaan," jelasnya.

Atas masalah itu, FITRA meminta kepada Jokowi-Ahok yang hampir pasti terpilih dan dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menghemat alokasi anggaran pelantikan. Diharapkan anggaran pelantikan bisa ditekan hingga di bawah Rp 400 juta.

FITRA juga mendesak kepada Sekretariat dan anggota DPRD DKI Jakarta untuk segera menghapus rencana belanja meubelair dan komputer, serta mengurangi alokasi anggaran pelantikan gubernur dan wagub terpilih. Sebab, hal itu justru memperlihatkan bahwa orang-orang DPRD DKI Jakarta suka dengan acara seremonial yang mewah dan tidak suka memikirkan kemacetan Jakarta, banjir, dan masih banyak orang Jakarta yang menganggur.

"Akan lebih baik, dan elegan orang-orang DPRD DKI Jakarta tidak memikirkan fasilitas melulu, tapi mulai hidup sederhana, dan harus memperjuangkan kebijakan yang pro rakyat miskin," tandasnya.