TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo tak kuasa untuk membendung curahan hati perihal masalah megaproyek mass rapid transit (MRT).

Di hadapan 10 ribu peserta silaturahmi dengan Gubernur DKI di Istora Senayan, mantan Wali Kota Solo itu menumpahkan curahan hatinya tersebut.

"Saya ini baru lima minggu bekerja, tapi selalu saja dikejar-kejar untuk diputuskan," kata Jokowi di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (2/12/2012) kemarin yang dikutip dari Tribun Digital.

Menurut Jokowi, Jakarta itu memang sangat memerlukan transportasi massal, seperti MRT dan monorel. Proyek-proyek itu juga sudah direncanakan selama 20 hingga 25 tahun.

"Kalau enggak segera diputuskan ya enggak akan punya. Bahkan Kuala Lumpur sudah jadi proyeknya, kita malah belum mulai," kata Jokowi.

Jokowi berjanji akan memutuskan nasib megaproyek transportasi massal berbasis rel yaitu Mass Rapid Transit (MRT) dan monorel. Ia yakin akan memutuskannya dengan segala risikonya.

"Saya janji sebelum akhir tahun semuanya akan kita putuskan dengan segala risikonya," kata Jokowi seraya menegaskan, segala resiko akan ditanggung atas keputusannya tersebut.

"Kalau pemimpin enggak berani ambil risiko, ya enggak usah jadi pemimpin. Dalam pikiran saya, kalau semuanya untuk masyarakat kenapa kita harus takut? Kalau kita enggak ambil uang serupiah pun kenapa harus takut," tuturnya.

Ia berharap, keputusan pemerintah DKI Jakarta disokong jajaran di bawah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat Jakarta.

"Harus yakin dan optimis. Enggak ada kata menyerah dalam kamus saya. Kalau semuanya mendukung ya selesai masalahnya," urainya.

Megaproyek Mass Rapid Transit (MRT) tak jua mendapat restu Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Sejumlah masalah menjadi batu sandungan restu mantan Wali Kota Solo itu tak juga mencair.

Kabar terbaru, Jokowi -sapaan Joko Widodo- memberi syarat atas proyek yang mendapat pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Jokowi berencana merenegosiasi pengembalian pinjaman JICA.

Jokowi meminta pemerintah pusat menanggung beban pengembalian utang lebih besar dibanding pemerintah DKI Jakarta. Ia meminta pemerintah pusat menanggung beban pengembalian pinjaman sebesar 70 persen.

Sedangkan pemerintah DKI Jakarta menanggung beban utang senilai 30 persen. "Proyek ini dilanjutkan asal pembagian 70-30 itu dikabulkan," ujar Jokowi.