Proyek MRT Banyak Peluang untuk Renegoisasi
mantan Wali Kota Solo ini mengakui hingga saat ini belum ada titik temu terhadap usulan yang ia sampaikan
Penulis: Danang Setiaji Prabowo
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara gubernur DKI Jakarta Jokowi dengan Kementerian Keuangan mengenai proyek Mass Rapid Transit (MRT) belum menghasilkan keputusan apa-apa terkait pembagian pengembalian utang.
Jokowi mengatakan pihaknya tetap pada keinginan untuk meminta beban utang Pemprov DKI diperkecil. Menurutnya hal tersebut merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian. Orang nomor satu di Jakarta ini berpendapat dengan beban hutang yang terlalu besar dikhawatirkan akan berpengaruh kedepannya.
"Bisa saja nanti pembagian bebannya 51:49. Proyek apapun bisa direnegoisasi. Saya akan renegoisasi sampai mentok, wong masih banyak peluang," ujar Jokowi, Selasa (4/12/2012).
Walaupun begitu, mantan Wali Kota Solo ini mengakui hingga saat ini belum ada titik temu terhadap usulan yang ia sampaikan. Jokowi meminta pembagian 70:30. Yakni, pemerintah pusat menanggung 70 persen dari total nilai proyek MRT, dan Pemprov DKI hanya menanggung 30 persen sehingga beban hutang yang ditanggung DKI bisa kecil.
Dikatakan, ia tidak mau tergesa-gesa memutuskan proyek MRT karena menyangkut APBD DKI dan uang yang sangat besar. Menurutnya hal yang belum dibicarakan tadi mengenai equaiti sharing atau investment sharing, dikarenakan soal pembagian beban saja belum rampung.
"Saya harus datang ke beberapa instansi lainnya, seperti Kemenhub, Bappenas (Badan Perencanaan, Pembangunan Nasional), dan JICA (Japan International Coorporation Agency). Nanti saya juga mau bertemu Menko Perekonomian, agar seluruh pihak bisa bertemu dalam satu forum," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, mengatakan usulan dari Pemprov DKI harus dilihat juga keberlanjutan dan visibility dibandingkan dengan beban yang ditanggung oleh Pemprov DKI.
Meski demikian, pihaknya tidak bisa memutuskan secara cepat permintaan ini. Menurut Mahendra perlu dijaga agar anggaran Pemprov DKI bisa berjalan dengan baik. Namun pemerintah tentu juga memiliki komposisi untuk melanjutkan fiskal.
"Bagaimana mekanisme yang ada tentu kami tidak bisa secara reaktif langsung untuk menyampaikan setuju atau tidak setuju. Memerlukan waktu agar bisa mendalami," jelasnya.