TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Ma'arif mengatakan pihaknya belum mampu mencukupi MCK di semua titik pengungsian korban banjir kekurangan MCK berjalan dan pompa air bersih untuk di pengungsian memang menjadi salah satu dari setidaknya tiga kendala utama yang dihadapi BNPB.

Menurut Syamsul, dua kendala lainnya adalah distribusi logistik bantuan yang belum baik dan cuaca yang masih terus tak bersahabat untuk aktivitas manusia.

"Kami memang belum bisa mencukupi kebutuhan MCK, tapi jangan diartikan ini hanya kelemahan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berperan di sini, terlebih darurat banjir Jakarta memang di bawah kendali Pemprov DKI," kata Syamsul kepada wartawan di GOR Jatinegara kemarin.

Syamsul menjelsakan, peran penting Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini juga berlaku terhadap distribusi logistik ke tangan korban banjir. "Banyak protes berdatangan tntang pemberian bantuan yang tidak merata, ini peran pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas wilayahnya," ujarnya.

Sementara itu Humas BNPB Sutopo Purwo mengatakan, harusnya pendistribusian logistik bantuan melibatkan Ketua RT/RW. Sebelum itu, bantuan idealnya dikoordinir oleh BPBD, lalu diserahkan pada pemerintah ke unit-unit terkecil.

"Kalau sekarang memang berantakan, makanya jadi tak merata. Bayangkan, personil BPBD DKI Jakarta hanya 32orang, ini menunjukan, pemerintah daerah tidak serius untuk siaga bencana. Bahkan, BPBD harusnya ada hingga di tingakt Kabupten/Kota," kata Sutopo.