Dishub Sebut IPW Ngawur soal Data 62 Miliar
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono menyebut Indonesia Police Watch (IPW) salah menyebut anggaran kebijakan
Penulis: Imanuel Nicolas Manafe
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono menyebut Indonesia Police Watch (IPW) salah menyebut anggaran kebijakan ganjil-genap pada kendaraan pribadi di Jakarta senilai Rp62 miliar dengan 1 stiker seharga Rp25 ribu.
"Ya dia (IPW) ngawur itu," ujar Pristono di Balai Kota, Jakarta, Rabu (20/2/2013).
Pristono mengatakan, angka yang sebenarnya untuk kebijakan ganjil-genap yaitu Rp12,5 miliar untuk 3,5 juta kendaraan pribadi.
"Lihat saja dianggarkan yang sudah diketok. Jadi dibagi dua, genap dan ganjil masing-masing 1,7 juta lah kira-kira," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai anggaran Rp62 miliar untuk pembuatan stiker tersebut sangat mahal dan berlebihan.
Sebab stiker yang dibuat hanya untuk 2.541.351 unit mobil pribadi di Jakarta. Artinya, harga satu stiker mencapai Rp25.000. Anggaran ini akan lebih besar lagi jika dimasukkan biaya pembuatan rambu-rambu di 11 jalur kendaraan bernopol ganjil-genap.
"Padahal besarnya anggaran tersebut tidak akan membuat program nopol ganjil-genap itu efektif, mengingat adanya empat kendala yang menghadang," ujar Neta dalam siaran persnya, Rabu (20/2/2013).
Neta menyebutkan empat kendala tersebut yaitu: Pertama, pihak kepolisian tidak setuju jika program nopol ganjil-genap dilaksanakan mulai awal Maret 2013. Kedua, jumlah aparat kepolisian yang mengawasi jalur ganjil-genap belum memadai.
Ketiga, lanjut Neta, pihak kepolisian meminta pengawasan di jalur ganjil-genap menggunakan sistem elektronik yang online ke TMC Polda Metro namun Pemprov DKI tidak menyetujuinya. Keempat, keberadaan angkutan umum belum memadai untuk mendukung program ini.
Lebih lanjut Neta mengatakan bahwa antara Pemprov DKI dengan Polda Metro Jaya belum ada kata sepakat mengenai pelaksanaan nopol ganjil-genap. Oleh karenanya dia mengimbau kepada Jokowi untuk tidak memaksakan kehendak menjalankan program nopol ganjil-genap.
"Jokowi jangan terlalu memaksakan kehendaknya dan segera membatalkan program nopol ganjil-genap, sampai ada kesamaan pendapat antara Pemprov DKI dengan Polda. Jika Jokowi memaksakan kehendaknya dikhawatirkan program ini tidak berjalan maksimal, padahal anggaran yang dikeluarkan untuk program ini sudah mencapai ratusan miliar rupiah," tegasnya.
Klik:
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.