TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai bahwa rencana kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan pribadi masih banyak kekurangan sehingga sulit diterapkan.

"Beliau (Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan) menjelaskan, kalau belum siap jumlah busnya untuk memindahkan orang dari pribadi ke bus, ya tidak benar juga kalau dipaksakan," ujar Basuki di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2013).

Basuki mengatakan, Dewan juga memiliki kajian terkait penerapan kebijakan ganjil-genap tersebut. Dewan memberi saran kepada Pemprov DKI sebaiknya langsung melompat ke Electronic Road Price (ERP).

"Jadi kelihatannya setelah mengkaji, beliau putuskan lebih baik kami langsung loncat ke ERP," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok ini.

Namun, Ahok menambahkan, masih ada persoalan lain yakni ERP belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013.

"Nah, ERP kan belum kami anggarkan juga di APBD nih soal beli perangkatnya," tutur Ahok.