Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar, dibandingkan memaksa warganya tidak memakai kendaraannya.

Setelah mentahnya pemberlakuan program ganjil genap bagi kendaraan pribadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengungkapkan bahwa sistem jalan berbayar akan lebih efektif mengurangi volume kendaraan dan lebih mudah dikontrol.

Menyikapi hal tersebut, Polda Metro Jaya mengungkapkan sistem jalan berbayar memang bagus diterapkan di ibu kota seperti Jakarta supaya kemacetan bisa teratasi.

"Warga jangan dipaksa untuk tidak memakai kendaraannya. Tetapi dia disadarkan untuk tidak memakai kendaraannya. Kenapa disadarkan? karena lebih baik memakai kendaraan umum yang sudah tersedia baik. Kemudian kalau memakai kendaraan pribadi juga parkirnya mahal, belum bensinnya, belum macetnya. Jadi pakailah kendaraan umum," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (29/3/2013) kemarin.

Namun tentunya, bila menerapkan ERP, Pemda DKI Jakarta sebelumnya harus menyediakan transportasi umum yang memadai, sehingga bisa memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam bepergian tanpa menggunakan kendaraan pribadi.

"Risikonya, Pemda harus memperbanyak kendaraan umum itu. Kalau sistemnya berjalan semuanya, baru ERP-nya jalan," ucapnya.