TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum menemui pola yang tepat dalam menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang menggelar lapak dagangannya di ruas jalan. Pasalnya, pedagang yang sudah direlokasi ke dalam pasar memilih untuk kembali berjualan di tempat asalnya.

"Kalau tindakan tidak serentak ya seperti itu. Tapi, sekarang kita sudah tau polanya," kata pria yang akrab disapa Ahok kepada wartawan di Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2013).

Ahok menjelaskan masih adanya PKL yang menggelar lapak diruas jalan mengakibatkan para PKL yang sudah direlokasi ke dalam pasar lebih memilih untuk kembali ke tempat semula. Hal ini berkaitan dengan laba yang diterima ketika berdagang disana. "Yang pasti, namanya pembeli maunya langsung nyampekan? Mereka mau belinya diluar. Nah itu bikin orang ga mau masuk, makannya dia keluar lagi," imbuhnya.

Kemudian, mantan Bupati Belitung Timur itu merencanakan untuk menyiapkan lahan yang cukup untuk memindahkan para PKL untuk tidak kembali ke ruas jalan. Tak hanya itu, sikap tegas juga diperlukan untuk menertibkan para PKL itu. "Kami harus nyiapin lahan yang cukup untuk memindahkan PKL dan terus harus tegas. Kalau tidak orang dalam akan iri dengan yg di luar," ujarnya.

Dalam penertiban PKL itu, Ahok menambahkan ingin mempertemukan pihak-pihak terkait. Pasalnya, dengan berdiskusi, persoalan PKL yang tidak ingin direlokasi ke dalam pasar akan mendapatkan suatu solusi yang tepat.

"Nanti kita mau undang semua seperti Satpol PP, PKL, PD Pasar Jaya mesti duduk bareng. Hal itu lurah sama camatnya juga harus bantu," tuntasnya. (Wartakotalive.com)