Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mendukung program Pemprov DKI Jakarta membangun ruang terbuka hijau (RTH) dan rumah susun, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana mencabut rumah dinas camat dan lurah yang kurang produktif.

"Rumah dinas camat dan lurah, kalau memang tidak produktif ya mau bagaimana lagi? Kalau ada kantor-kantor yang tidak berguna, tidak produktif, semuanya akan diarahkan ke sana," kata Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2013).

Jokowi menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sedang mengejar pengembang yang berutang, guna dibangun rumah susun untuk masyarakat. Rencananya, Pemprov DKI membangun 680 rusun dari dana pengembang.

"Sekarang kami butuh lahan yang sangat banyak sekali, untuk menampung rusun yang dibutuhkan masyarakat. Makanya, kami ada tagihan kepada developer sebanyak 680 rusun," tutur Jokowi.

Mantan Wali Kota Surakarta menambahkan, ia akan segera meninjau beberapa rumah dinas lurah dan camat yang tidak efektif. Sehingga, Jokowi tidak ingin berkomentar lebih jauh perihal dicabutnya rumah dinas itu.

"Ya enggak tahu, saya belum mengecek. Saya terus terang ngomong apa adanya, saya belum mengecek," cetusnya. (*)