Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Bintang Pradewo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berencana menseleksi ketat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ingin melakukan kunjungan kerja (Kunker). Hal ini dilakukan agar kunker tersebut dapat bermanfaat bagi perkembangan ibukota.

"Kalau sepanjang bermanfaat itu silakan dan akan kita seleksi ketat," kata pria yang akrab disapa Jokowi kepada wartawan di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2013).

Sementara itu, menanggapi adanya informasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang ingin melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 1,9 Miliar.

"Saya tidak mau jawab. Tanya sana (ke DPRD). Toh itu tidak menggunakan uang saya," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam APBD DKI tahun 2013 telah dialokasikan anggaran untuk kunjungan kerja ke DPRD ke beberapa negara bagian seperti Houston, Los Angeles, New York, Beijing (China) dan Seoul (Korea Selatan). Kelima kota ini merupakan sister city yang telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Jakarta.

Sebelumnya, Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan para legislator Kebon Sirih tak perlu ke luar negeri untuk melakukan studi banding terkait empat program unggulan Jokowi, yaitu Deep Tunnel, Monorel, Tanggul Raksasa (Giant Sea Wall) dan Mass Rapid Transit (MRT). Anggota dewan cukup baca buku, internet, atau panggil ahli dari luar negeri ke DPRD. Sehingga tidak perlu menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,81.

Anggaran kunjungan kerja luar negeri tersebut itu masuk di pos anggaran Sekretariat Dewan, yakni paket Kunjungan Kerja Sister City dan Kunjungan Kerja Balasan. Artinya, tidak hanya anggota DPRD saja yang ikut serta dalam kunjungan ini, tetapi ada juga dari eksekutif (pemprov DKI) yang ikut.