TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku belum memiliki jurus untuk mengantisipasi pendatang di DKI. Pihaknya menunggu laporan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

"Nanti dilihat, setelah kita mendapat laporan," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Senin (12/8/2013).

Jika jumlah pendatang ke Jakarta, khususnya yang tidak memiliki jaminan pekerjaan dan keterampilan dinilai signifikan, ia akan mengambil tindakan. Namun, tindakan itu bukan berupa operasi yustisi.

"Nanti dilihat apakah baik atau tidak baik. Karena jurusnya betul-betul jitu belum ketemu," ujarnya.

Biasanya, pasca-Lebaran, pihak RT dan RW dminta mendata warganya. Jika menemukan ada warga pendatang yang tak memiliki pekerjaan atau keterampilan, akan di laporkan ke Dinas Dukcapil DKI untuk ditindak.

Menurut data Dinas Dukcapil, jumlah pendatang ke Jakarta tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada 2003, jumlah pendatang di Jakarta mencapai 204.830 orang. Pada 2004, jumlahnya turun menjadi 190.356 orang dan turun lagi menjadi 180.767 orang pada tahun berikutnya.

Pada 2006, jumlah kaum urban setelah Lebaran melorot lagi menjadi 124.427 orang, lalu 109.617 orang, dan 88.473 orang pada tahun-tahun selanjutnya. Jumlahnya kembali menurun pada 2009, yakni 69.554 orang dan merosot lagi menjadi sekitar 60.000 pada 2010. Pada 2011, jumlah pendatang baru hanya 51.875 orang.