"Kami serahkan sertifikat tanah waduk lengkap. Bahkan, dokumen yang tidak diminta pun akan diserahkan. Semoga Komnas HAM dapat mempelajarinya," kata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Rabu (11/9), saat mengunjungi lokasi waduk.
Sertifikat tanah yang dimaksud berasal dari PT Pulo Mas selaku pengelola kawasan. PT Pulo Mas merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo yang juga badan usaha milik
daerah DKI Jakarta.
Jokowi berharap, setelah penyerahan dokumen tanah itu, warga yang masih bertahan mengerti tentang legalitas dokumen tanah. Jokowi siap menempuh jalur hukum jika ada pihak yang masih mempersoalkan dokumen tersebut. "Cara terbaik memang lewat jalur hukum jika ada yang mempersoalkan status tanah," katanya.
Dokumen tanah Ria Rio sempat ditanyakan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, saat mengunjungi waduk, Selasa (10/9). Natalius berpendapat, proses relokasi warga Ria Rio belum berjalan baik. Oleh karena itu, dokumen tanah kawasan tersebut perlu dibuka secara transparan. Natalius berharap tidak ada dampak negatif akibat program relokasi warga di sana.
Kawasan Waduk Ria Rio saat ini luasnya sekitar 20,5 hektar. Dari seluruh luas itu, 4,5 hektar di antaranya diduduki warga. Rencananya kawasan waduk diperluas menjadi sekitar 25 hektar sehingga perlu membebaskan lahan milik warga sekitar.
Bertahun-tahun area waduk ini terisolasi dan menjadi lahan tidur sejak digali tahun 1963 sampai 1964. Selain tertutup eceng gondok, akses ke area waduk juga sangat terbatas. Sejumlah bangunan yang diduga tidak berizin berdiri di sisi timur waduk.
"Banyak orang tidak tahu keberadaan waduk. Padahal, fungsinya sangat penting untuk pengendalian banjir," kata Jokowi. Pemprov DKI Jakarta ingin menjadikan kawasan waduk sebagai ruang terbuka. Selain dilengkapi dengan sarana hiburan, kawasan itu juga didesain sebagai pusat bisnis.
Saat ini, program penataan berjalan 10 persen dari target. Warga di sisi timur sebagian masih bertahan tinggal di sana. Sementara bagian barat waduk sudah ditimbun tanah serta dipatok menggunakan beton dan batang bambu. Di area penampungan air, dua alat berat terus beroperasi mengeruk endapan dan membersihkan eceng gondok.
Jokowi yakin relokasi berjalan lancar. Pemprov DKI Jakarta terus melakukan pendekatan persuasif kepada warga. "Satu bulan ini saya yakin selesai. Jangan lama-lama," kata Jokowi.
Sejalan dengan proses pendekatan ke warga, Gubernur juga menyiapkan tempat relokasi yang layak di rumah susun sewa. Sementara warga masih mempersoalkan dana bantuan relokasi yang sebesar Rp 1 juta per keluarga.
Camat Pulo Gadung, Jakarta Timur, Teguh Hendrawan mengatakan, proses relokasi warga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Komunikasi dengan warga terus dilakukan dengan menggelar dialog. "Pada pertemuan terakhir dengan warga, pada prinsipnya mereka bersedia direlokasi," kata Teguh.
Nilai kompensasi yang diberikan Pemprov DKI Rp 1 juta per keluarga dinilai terlalu rendah. " Warga meminta Rp 5 juta per keluarga. Sejauh ini belum ada arahan pimpinan mengenai permintaan itu," katanya. (NDY)
