Tribunnews.com, Jakarta — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta warga untuk merasakan dan menikmati sosialisasi dari sterilisasi jalur Transjakarta.

Menurut dia, para warga yang masih protes tidak dapat melintasi jalur Transjakarta adalah pengguna kendaraan pribadi yang kerap melintasi jalur khusus tersebut. Melalui sterilisasi jalur transjakarta, ia berharap agar warga dapat beralih menggunakan angkutan umum atau Transjakarta yang memiliki lintasan sendiri.

"Jadi, sekarang orang di hatinya ngedumel, mau steril tapi busnya saja enggak ada. Mereka pada ngomong begitu kan? Sebulan-dua bulan, mereka boleh ngedumel gitu. Nanti, pas busnya datang, mereka bilang, 'aah lega... dan jadi demen naik bus'," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (11/11/2013).

Selain itu, menurut dia, apabila warga ditilang karena menerobos jalur transjakarta, tak sedikit dari mereka yang mengelak kalau mereka tidak tahu mengenai peraturan tersebut. Bantahan itu, lanjut dia, tidak masuk akal. Sebab, hampir semua jalur transjakarta telah dipasangi rambu dilarang masuk/melintas.

Belum memuaskan

Usaha untuk menggiring warga menggunakan transportasi massal, diakui Basuki, memang belum terlaksana dengan maksimal. Ia tak memungkiri bahwa 40 persen fasilitas unit transjakarta belum memuaskan, ditambah fasilitas selter transjakarta yang dirasakan terlalu kecil.

Kurangnya fasilitas transjakarta tersebut, lanjutnya, berpengaruh pada tingkat kepuasan warga untuk menikmati transportasi massal era mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, tersebut.

Berbagai strategi pun kini tengah disiapkan. Di antaranya, pada Desember mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan mendatangkan kembali ratusan bus sedang dan transjakarta. Pemprov DKI juga akan mendatangkan bus tingkat gratis di koridor-koridor utama Jakarta.

"Jadi, bicara memaksa orang pindah ke transporatsi massal, itu bukan cuma nambah bus, tapi bicara kenyamanan orang. Ada orang yang tidak nyaman, suka, aman. Itu yang lebih mau dilakukan," kata Basuki. 

Pengadaan bus yang awalnya ditargetkan 1000 unit pun terkendala. Akhir tahun, hanya datang sekitar 600 bus sedang dan transjakarta. Pengadaan bus itu masih lambat karena banyaknya kegagalan lelang tender.

Saat ini, DKI sedang mendorong agen tunggal pemegang merek (ATPM) untuk bekerja sama dengan karoseri-karoseri, kemudian melapor kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Harganya dihitung, dan dimasukkan ke dalam e-catalog. Oleh karenanya, Pemprov DKI hanya tinggal membeli sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan dengan harga yang murah.