Laporan Wartawan Warta Kota Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, berencana kembali menambah modal pemerintah pada Bank DKI sebesar Rp 650 miliar pada tahun 2014.

Rencana itu, bakal menambah tumpukan dana pemprov pada bank pelat merah tersebut. Betapa tidak, tahun 2013 ini saja, Bank DKI sudah mendapat suntikan dana Rp 800 miliar dari pemprov.

Kontan rencana Jokowi itu mendapat kritik dari politikus yang beada di DPRD setempat. Misalnya, anggota DPRD Komisi C Ahmad Husin Alaydrus yang menilai Jokowi terlebih dulu harus menyampaikan kinerja Bank DKI secara rinci kepada legislator.

Itu harus dilakukan sebelum pemprov benar-benar kembali menyuntikkan modal melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2014.

"Laporannya bukan hanya kinerja laba, tapi dari mana laba itu diperoleh, berapa nasabah baru, atau berapa kredit yang dikucurkan untuk masyarakat dan UKM. Jadi, terlihat kinerjanya, jangan cuma paparan ekspansi ke daerah-daerah, itu bukan indikator riil," kata dia, Minggu (1/12/2013).

Menurut Alaydrus, Bank DKI memang menjadi BUMD dengan pemasukkan terbesar. Pada 2012, mencapai 150 miliar dan ditargetkan pada 2013 mencapai Rp 180 miliar.

Namun, kata dia, capaian dan target itu seharusnya bisa lebih besar, karena banyak program APBD pemprov yang ujung-ujungnya melibatkan Bank DKI.

"Pembayaran gaji dan tunjangan melalui Bank DKI, belanja daerah lewat Bank DKI, bayar 'tali' (telepon, air, listrik, internet) lewat Bank DKI, Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, belanja hibah, semua lewat Bank DKI, orang bayar pajak lewat Bank DKI. Jangan-jangan mereka hanya duduk manis, laba pun mengalir," jelas Alaydrus.

Menurutnya, dengan APBD DKI Jakarta 2014 sebesar Rp 69,7 triliun, hampir dapat dipastikan laba Bank DKI juga meningkat.