Laporan Wartawan Warta Kota Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembagian Radio Frequency Identification (RFID) di banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), justru mengakibatkan kemacetan kendaraan bermotor yang parah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, warga semestinya tidak perlu berbondong-bondong mengantre untuk mendapatkan RFID.

Pasalnya, kata dia, pembagian RFID ini akan disebar ke banyak lokasi.

"Dishub DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya, Pertamina, dan PT Inti sudah rapat, hasilnya, pemasangan RFID harus dikoordinasikan dengan Suku Dinas Perhubungan WIlayah dan Kepolisian setempat," ujarnya, Kamis (5/12/2013).

Selain itu, sambungnya, sudah disepakati pemasangan RFID disebar bukan hanya di SPBU. Namun, juga di lokasi lain seperti pusat perbelanjaan, kantor pemerintah, maupun swasta.

"Setiap gedung kan ada lokasi parkirnya, itu bisa dimanfaatkan untuk memasang RFID. Jadi tidak semua mengantri di SPBU, efeknya antrean sampai ke jalan dan menghambat arus lalu lintas," jelasnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui, sudah mengetahui antrean RFID di SPBU membuat masalah baru, yakni semakin kroditnya kemacetan.

Karenanya, ia meminta warga Jakarta tidak panik terkait rumor yang beredar perihal pengenaan denda pemasangan RFID.

"Pertamina sudah menyatakan agar masyarakat tidak usah panik. Sudah tidak ada calo, karena permasalahannya sampai Juni 2014 juga masih ada. Warga panik seolah-olah itu barang akan habis. Sekarang kan Pertamina masih kasih," ujar Basuki.

Menurutnya, rumor denda yang beredar di masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi kepada pemilik kendaraan. Sedangkan pemprov sendiri, tidak memiliki kewajiban melakukan sosialisasi karena semua dilakukan oleh Pertamina.