TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembelian ratusan bus Transjakarta dan bus sedang yang berbahan bakar gas (BBG) membuat khawatir Unit Pengelola (UP) TransJakarta. Pasalnya, ketersediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di DKI belum mencukupi. 650 bus baru itu akan membutuhkan 196.800 liter setara premium (LSP) BBG setiap harinya.
Kepala Dinas Industri dan Energi DKI Jakarta, Andi Baso M mengatakan, akan ada empat SPBG baru di akhir tahun ini, dan paling lambat pada Februari atau Maret 2014.

"SPBG sudah disiapkan satu di Ragunan, satu di Lebakbulus, itu punya Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sistemnya online," ujar Andi usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Jumat (6/12/2013).

Menurutnya, SPBG online ini adalah dispenser pengisian gas di SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) biasa. Dua SPBG Online lainnya akan dibangun di Jalan Bekasi Raya, dan Cililitan, keduanya dibangun oleh Pertamina.

"Yang dua (Ragunan dan Lebakbulus) harus selesai Desember karena menggunakan APBN, yang dua lagi mungkin Februari atau Maret bisa mulai melayani bus TransJakarta, jadi kita perkirakan siap untuk melayani bus TransJakarta," jelasnya.

Bus TransJakarta baru akan datang bertahap dan tidak sekaligus. Selain itu, perlu proses pembuatan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan uji kelaikan. Andi menjelaskan, pipa gas juga sedang dipasang untuk mendukung SPBG di Ragunan dan Lebakbulus. Nantinya, sepanjang jalur pipa tersebut, bisa dibangun SPBG.

Selain itu, ada empat SPBG jenis mobile refenue unit (MRU) yang akan ditempatkan di pool-pool Bus TransJakarta. Sehingga saat bus dalam perawatan di malam hari, mereka bisa sekaligus mengisi BBG.

"MRU ada empat bisa dipindah ke mana-mana, ini disediakan Pertamina, baru satu yang sudah siap, sisa tiga lagi katanya sudah ada di pelabuhan, akhir Desember sudah bisa melayani TransJakarta," ujarnya. MRU yang datang keliling ke Pool Busway.

Saat ini jumlah SPBG di Jakarta yang beroperasi yakni sembilan lokasi. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2007 tentang Penggunaan BBG untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, semua kendaraan umum harus menggunakan bahan bakar gas. (sab)