TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pencabutan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di DKI Jakarta akan direalisasikan tahun depan.

Pemprov DKI Jakarta merencanakan pencabutan subsidi BBM sebagai salah satu langkah penekanan kemacetan lalu lintas.

Basuki Tjahaja Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, menegaskan rencana pencabutan BBM bersubsidi ini bukan sekadar wacana.

“Kita siapkan bahan analisa dan kajian untuk itu, kompensasi yang didapatkan warga atas kebijakan ini Pemprov DKI Jakarta menyiapkan pelayanan bus gratis. Nanti akan terlihat masyarakat yang pro dan kontra. Kita akan lihat siapa yang pro dan kontra," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Pria yang biasa disapa Ahok ini menjelaskan, tujuan dari pencabutan BBM bersubsidi ini adalah meminimalisir pengunaan kendaraan pribadi. Jika semua bus baru Transjakarta sudah datang, Pemprov DKI akan menghitung biaya operasional bus Transjakarta dan bus sedang yang akan didatangkan. ”Semua bus kita gratiskan, silakan naik bus bagi yang tidak mampu beli BBM,” ujar Ahok.

Menurutnya, kebijakan ini adalah salah satu langkah menekan kemacetan lalu lintas. Ahok mengklaim telah mendapatkan sambutan dari PT Pertamina bersedia mengimplementasikan tidak menyediakan premium di setiap SPBU di Jakarta. Ia mengakui kebijakan ini sangat tidak popular.

”Saya sudah pasang badan kok,” ujarnya. Ia menjelaskan, Pemprov DKI bukan mau menaikkan harga BBM jenis Premium, namun menghilangkan sama sekali penjualan Premium di DKI Jakarta.

Ahok menegaskan pencabutan BBM bersubsidi ini akan dilakukan secara bertahap. ”Premium itu kan emisinya buruk, jadi kalau sudah tidak ada BBM Premium, kualitas udara juga semakin baik. Tapi ini bertahap, termasuk nanti pembahasan untuk sepeda motor dan angkutan umum masih berjalan, nanti kan kita ingin pakai BBG semua, Menteri ESDM sudah setuju soal ini,” tutur Ahok.

Sedangkan Kepala Dinas Industri dan Energi DKI Jakarta Andi Baso M tidak menjawab saat dihubungi semalam.

Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas menilai kebijakan ini sangat bagus untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Jakarta. Menurutnya, harga BBM masih terlalu murah.
”Sebenarnya Premium tidak disubsidi pun dapat dibeli oleh masyarakat, kalau bisa subsidinya dialihkan untuk angkutan umum seperti Transjakarta,” ujarnya.

Pria yang biasa disapa Tyas ini meminta Pemprov DKI Jakarta untuk tetap memberikan subsidi untuk angkutan umum, sehingga tarif kendaraan umum tidak meningkat. ”Kalau angkutan umum seperti Angkot kalau mendapatkan BBM mahal nanti berkorelasi dengan tarif nya, jangan sampai untuk BBM angkutan umum dicabut pula (subsidinya),” ujarnya.

Ia juga memprediksi akan banyak warga DKI yang mengisi BBM ke daerah penyangga atau SPBU di Bodetabek. Untuk itu, seyogyanya pemerintah daerah sekitar bisa membuat regulasi baru. Agar alokasi BBM bersubsidi di daerah itu tidak habis dibeli oleh warga Jakarta.(Ahmad Sabran)