TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ahok di Jakarta, diakui belum terlalu terlihat perubahan yang signifikan. Namun ada perbedaan dari sisi sosiologi jika membandingkan masa pemerintahan mantan Gubernur DKI Fauzi 'Foke' Bowo dengan Gubernur DKI Jokowi.

Menurut pengamat kebijakan publik, Yayat Supriatna, apa yang dilakukan Jokowi saat memimpin Jakarta tak hanya melalui pendekatan struktural namun juga melakukan pendekatan kultural.

"Jokowi masuk dengan konsep pendekatan bagaimana me-wongke (mengorangkan) orang. Saya lakukan penelitian ini di Solo dan Jakarta. Apa yang baru dari Jakarta? Pendekatan yang lebih manusiawi," kata Yayat di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2013).

Ia pun melihat kebijakan Jokowi lebih condong pada bagaimana memberdayakan kelompok marjinal. Menurutnya hal tersebut bisa dilihat pada kebijakan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kemudian, kata Yayat, ia juga melihat ada perbedaan dari sisi birokrat, seperti melakukan lelang jabatan.

"Pak Jokowi ini tipikal entrepreneur. Dia ingin proses lebih cepat. Contoh, untuk urusan waduk Pluit dan Ria Rio. Yang jadi ujung tombak itu BUMD, dalam hal ini PT Jakarta Propertindo, bukan SKPD," ujarnya.

"Jokowi juga menggunakan media untuk proses reformasi birokrasi. Dulu, Foke kemana-mana dikelilingi staf birokrat. Kalau Jokowi, yang ada dikelilingi teman-teman wartawan," tambahnya.

Dijelaskannya, ide Jokowi yang ingin segala sesuatunya cepat dikerjakan dan melompat, tak bisa diiringi birokrasi karena birokrat terbatas pada aturan.

"Birokrat ini kalau melanggar, bisa kena. Ada ketentuan birokrasi yang menyebabkan tidak bisa mengikuti percepatan itu. Adanya Corporate Social Responsibility (CSR) itu untuk percepatan. Contoh untuk ancaman musim hujan, kalau ikut mekanisme pelelangan mungkin November-Desember baru dikerjakan," tandasnya.