Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Ahmad Sabran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajemen tiket dan uang di Transjakarta dinilai sangat kuno dan ketinggalan jaman. Selama 10 tahun, tiket sobek masih dipertahankan oleh Trans Jakarta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Ferrial Sofyan mengatakan, selama ini tiket Trans Jakarta masih sistem kertas yang disobek.

“Kita sahkan perda BUMD Trans Jakarta agar mereka bisa professional, tidak lagi terkungkung birokrasi, mereka punya uang, tapi harus izin Dishub, izin Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan lainnya,” ujar Ferrial di kantornya, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Kamis (9/1/2014).
           
Menurut Politisi Demokrat ini, setiap hari, uang yang diambil dari halte-halte Trans Jakarta mencapai Rp 1 miliar. Petugas bank DKI akan mengambil uang penjualan tiket tersebut.

“Ini kan kuno banget, kereta saja sudah pakai e-money, kapan kita (Trans Jakarta) mau pakai sistem modern, kapan kita mau seperti di Singapura, mau naik moda transportasi apa saja, satu kartu,” tuturnya.

Ferrial berharap pembentukan PT Trans Jakarta bisa merubah manajemen dan pelayanan dengan cepat, termasuk ticketingnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda pembentukan PT Trans Jakarta akhir tahun 2013 lalu. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelayanan yang profesional bagi penumpang.

Sejak 2012, pemilik kartu Jakcard atau uang plastik yang dikeluarkan Bank DKI sudah bisa menggunakan kartu ini sebagai tiket di Koridor VI. Untuk menggunakan kartu tiket elektronik tersebut, pengguna JakCard cukup menempelkan kartunya di electronic data capture (edc) atau alat pembaca kartu yang terdapat pada gerbang elektronik di halte sepanjang Koridor VI.

Setelah alat mendebet saldo sebesar Rp 3.500 yang ada di dalam kartu sesuai dengan tarif, turnstile gate atau batang pintu akan terbuka secara otomatis. Namun akhirnya sistem ini mangkrak kembali. Perusahaan pengelola tiket elektronik Trans Jakarta di 2012, PT Mega Prima Mandiri (MPM) menggugat Bank DKI dan Unit Pengelola Trans Jakarta senilai Rp 514 miliar karena memutus secara sepihak kerjasama penyelenggaraan tiket elektronik Trans Jakarta.

Bank DKI dan Trans Jakarta menilai PT MPM wanprestasi, karena mereka tidak bisa memasang semua tiket elektronik di semua koridor Trans Jakarta sampai akhir tahun 2012. Kemudian pada Januari 2013 lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meluncurkan penggunaaan e-ticket di Koridor I Trans Jakarta, yang bukan saja bisa dengan JakCard, namun empat bank lain yang sudah memiliki kartu uang plastik.

Empat bank lain untuk menjalankan sistem tiket elektronik yaitu Bank Mandiri (e-Money), Bank Rakyat Indonesia (BRIZZI), Bank Central Asia (Flazz BCA) dan Bank Negara Indonesia (BNIPrepaid).  Sedangkan pelaksana sistem tiket elektroniknya adalah PT Gama Tekno Indonesia, perusahaan milik Universitas Gajah Mada. Namun hingga kini, sistem tiketing tersebut belum juga berlaku di semua koridor.