TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pengamat politik dari UGM Ari Dwipayana mengungkapkan, persoalan banjir DKI, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi sesungguhnya sudah melakukan langkah-langkah preventif.

Informasi yang ia terima, Jokowi sebenarnya sudah melakukan langkah preventif, melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Koordinasi yang diperlukan karena penanganan banjir Jakarta terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan Jawa Barat.

"Selain itu, dalam mengambil langkah preventif, Jokowi bukan hanya blusukan tapi melakukan langkah kongkrit, melakukan revitalisasi waduk, pembersihan sungai, dan memperbanyak ruang terbuka hijau," papar Ari, Senin (13/1/2014) kemarin.

Jokowi dianggapnya sudah menunjukkan kesungguhannya menghadapi banjir. Langsung turun ke lapangan, bukan hanya sekedar melakukan rapat-rapat. Tentu saja, imbuh Ari, sikap Jokowi harus didukung oleh langkah kolektif bersama, bergotong-royong menghadapi banjir.

"Termasuk pemerintah pusat dan elit partai. Ini mereka hanya jadi penonton saja, terkesan mengail di air keruh dari banjir. Membuat keributan di saat rakyat bekerjasama tangani banjir," tegas Ari.

Pernyataan Ari Dwipayaba sekaligus menanggapi kritikan sejumlah orang dari partai politik (parpol) pendukung pemerintah, yang menyatakan banjir Jakarta adalah bukti blusukan Jokowi sia-sia.

Sejumlah pihak juga mengkritik Jokowi tak konsentrasi dengan tugasnya. Jokowi ditekan oleh wacana pencalonannya sebagai calon presiden (capres) oleh berbagai kalangan masyarakat.

Ari menegaskan, tidak benar apabila ada pihak yang menganggap Jokowi terganggu kerjanya hanya karena wacana pencapresan itu. Jokowi, katanya, justru konsisten, memfokuskan perhatiannya menghadapi dua soal yang paling berat di DKI Jakarta, yakni macet dan banjir.

Hal itu juga terlihat dari politik anggaran di APBD 2013 dan 2014 yang lebih banyak dialokasikan ke penanganan banjir dan macet.

"Fokus Jokowi bisa dilihat dari program dan alokasi anggarannya. Dorongan agar Jokowi jadi capres juga murni datang dari publik yang melihat gaya kepemimpinan Jokowi yang bekerja baik. Tipe kepemimpinan demikian justru diharapkan jadi antitesis kepemimpinan pencitraan. Jokowi menjawab wacana dengan langkah konkret," tandasnya.