TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - PDI Perjuangan menilai penyadapan yang dilakukan pihak tertentu kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bermuatan politis. Demikian dikatakan Politisi PDIP Arif Wibowo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2/2014).

Ia mengatakan penyadapan secara umum merupakan kewenangan KPK dalam mengusut tindak pidana korupsi. "Tapi apakah Jokowi korupsi? Jadi ini urusan politik," kata Arif.

Ia menilai alat sadap yang ditemukan di kediaman Jokowi merupakan bagian dari operasi intelijen melalui penyadapan.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu mengakui pula dalam pertemuan-pertemuan PDIP merasa diikuti oleh pihak tertentu. PDIP, kata Arif, sudah melakukan antisipasi penjagaan ketat dalam rapat-rapat partai.

"Kita juga antisipasi dengan berkomunikasi dengan pihak tertentu. Kita keluhkan kepada institusi pejabat yang berwenang, tapi ini (penyadapan) selalu terjadi," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkapkan adanya temuan tiga alat sadap di rumah dinas Gubernur Jokowi. Alat sadap bertransmitter itu masing-masing berada ruang makan, ruang tamu, dan ruang tidur.

Sementara Jokowi sendiri mengaku sudah mengetahui soal alat sadap di rumahnya itu sejak Desember 2013. Namun ia mengaku tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.