TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menolak anggapan yang menyatakan bahwa ia tak setuju dengan penggunaan gas. Apalagi, kata dia, peraturan daerah (Perda) tahun 2005 mengatakan bahwa seluruh kendaraan umum dan operasional di Jakarta harus menggunakan bahan bakar gas.

Namun, kata Basuki, saat ini Jakarta belum siap menerapkan peraturan kendaraan wajib berbahan bakar gas karena masih terbatasnya jumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

"Kita butuh 45 SPBG, tapi itu terjadi paling cepat 2017. Kalau sudah datang 3.000-4.000 bus, terus Anda mau isi (bahan bakarnya) pakai apa? pakai air kencing?" kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (28/3/2014).

Basuki menyarankan, alangkah lebih baik kalau saat ini pengadaan bus-bus transjakarta menggunakan bahan bakar solar, sembari menunggu kesiapan jumlah SPBG. Lagipula, kata dia, emisi karbon bahan bakar gas sama dengan solar yang telah melewati euro III.

"Gas dan solar Euro III itu emisinya sama. Beda dengan Perda 2005 yang waktu itu belum ada euro III dan euro V," ucap pria yang akrab disapa Ahok itu.

"Kan ada pepatah kuno, kalau tidak ada kerbau buat membajak, kuda pun jadi," tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Basuki mengaku keberatan dengan keputusan Plt Sekretaris Daerah DKI Wiriatmoko yang dianggap memberatkan pemberian bus sumbangan pemberian tiga perusahaan swasta. Ia menilai, tak seharusnya Moko (sapaan Wiryatmoko) mempersulit proses  pemberian bus hanya karena bus-bus itu menggunakan bahan bakar solar. Adapun bus sumbangan pihak swasta seluruhnya berjumlah 30 unit, yang terdiri atas 10 unit dari Telkomsel, 10 unit dari Ti-Phone, dan 10 unit dari Rodamas. (Alsadad Rudi)